Astra Honda Motor memboyong sejumlah motor besar Honda ke tanah air kwartal 1 2016. Membuat persaingan penjualan moge di tanah air kian dinamis. Yang diuntungkan dari kompetisi? Ya (calon) konsumen dong. Bagaimana raport penjualannya pada periode Jan-May 2018?
Setelah hari Jumat dan Sabtu tampil konsisten 0.3 detik selalu lebih cepat dari posisi di kedua, Galang Hendra memulai race ini dari posisi grid pertama.
Setelah kelabakan menghadapi Ninja 400 dan RC390R yang berkapasitas mesin lebih besar, Galang Hendra dan R3 mulai menunjukkan kelas performa sebenarnya di seri Ceko ini.
Sudah agak jenuh nulis hanya kelas sport 250cc, saya coba pelajari tabel AISI untuk melihat persaingan pabrikan di all class 250cc (lintas genre) saya coba bandingkan data dari AISI untuk periode 5 bulan Januari hingga Mei 2018 alias Year-to-date (YTD) 2018.
jereng jereng dah
Mengapa all class 250cc mas?
Diantara stress nulis disertasi dan kolom artikel tentang UU Terorisme di koran, saya sempat lirik keriuhan sedikit di sektor roda dua terkait anjloknya angka penjualan Ninja 250. Beberapa kesimpulan sudah dibuat bahwa Ninja 250 gagal di pasaran. Benarkah?
Ini cukup sering ditanyakan. Di artikel ini juga saya menyertakan dasar aturan yang dipakai, jadi bisa diprint dan dijadikan pegangan. Ada dua alasan yang digunakan utk menilang: modif=ilegal DAN berisik, mengganggu masyarakat. Saya jelaskan dasar aturan yg harusnya digunakan.
Knalpot aftermarket menurut saya seperti juga ban atau helmet adalah perangkat yang sudah sewajarnya di SNI kan. Mengapa? Karena harus memenuhi standard tertentu untuk ukuran fisik dan tingkat kebisingan.
Saya sering kali menemukan di jalan knalpot aftermarket yang ampun dah berisik banget. Suaranya aja kenceng berisik, tapi motor ga lewat-lewat. Tambah lagi dibleyer-bleyer. Kelakuan biker seperti ini yang bikin rusak citra knalpot aftermarket dan dijadikan alasan bagi petugas untuk menilang.
Dengan di SNI kan, diatur regulasinya, tentu akan ada kenaikan harga sekian persen, namun ini menjamin kejelasan penerapan aturan di lapangan. Bikernya tenang, penjual tenang, potensi penyimpangan di lapangan juga kecil.
Oke sekarang balik ke pertanyaan di atas.
Bro/Sis sedang riding asyik dengan menggunakan motor andalan. Hati senang. Lalu di depan menghadang operasi penegakan hukum lantas alias razia. Bro/sis sebagai biker keren merasa woles karena semua perlengkapan dan surat lengkap ada. Kecuali satu: bro/sis sedang pakai knalpot aftermarket. Jreng jreng..
Tentu tidak disarankan untuk lari menerabas atau putar balik. Dalam kondisi kacau begini, bro/sis bisa diduga punya niat buruk dan dikenakan daya paksa kepolisian yang lebih besar.
Berhenti dengan baik dan jangan melawan petugas.
DEFINISI “MELAWAN PETUGAS” ITU APA SIH MAS?
Tidak semua tindakan dimana kita punya pandangn berbeda dengan petugas = melawan petugas. Ada ukuran yang sudah diatur dalam pasal 211 dan 212 KUHP.
Dari kedua pasal jelas unsur utama yang HARUS dipenuhi:
“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”
Contohnya apa?
Memaki, membentak, menabrak, memukul.
Anda harus tetap tenang dan santun. Kalau memang salah akui kesalahannya. Reaksi asal marah dari kita justru menunjukkan kepada petugas bahwa anda tidak mengetahui dasar aturannya dan tidak mampu berpendapat..
Kalau anda merasa tidak salah, jelaskan, dan minta bicara dengan pihak atasan. Catat identitas, jabatan dan satuan wilayahnya.
Oke biasanya ada dua alasan yang digunakan untuk menilang:
ALASAN PERTAMA: MOTOR TIDAK BOLEH DIMODIFIKASI
https://7leopold7.com/2015/12/08/tidak-semua-modifikasi-motor-membutuhkan-uji-tipe/
Tidak semua modifikasi motor itu ilegal.
Modifikasi motor menjadi illegal apabila merubah dimensi (ukuran), daya angkut (buat 3 orang/lebih atau utk pengangkutan barang) dan kapasitas mesin (bore-up cc) tanpa melalui uji tipe. (Pasal 1 angka 12 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (“PP No. 55/2012”).)
——————————————
PERUBAHAN DIMENSI, MESIN DAN DAYA ANGKUT ITU APA MAS?
Bisa dilihat bahwa ini SUDAH DIATUR di bagian penjelasan pasal 131 huruf e PP 55/2012. Jadi tidak perlu mengira-ngira.
- Perubahan dimensi adalah merubah ukuran sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor. Pasal 54 PP 55/2012 mengatur sampai ke milimeter maksimum. Dalam bagian penjelasan kendaraan hanya boleh ditambah dimensinya 50 mm ke kiri atau ke kanan.
- Perubahan pada spesifikasi mesin adalah dengan mengganti mesin dengan tipe yang berbeda dari TPT atau melakukan bore-up/merubah kapasitas mesin.
- Perubahan pada daya angkut adalah dengan dengan menambah jarak/merubah material sumbu kendaraan untuk memperbesar daya angkut kendaraan.
Penggunaan knalpot yang aftermarket tidak masuk kategori modifikasi illegal asalkan knalpot aftermarket tidak melewati ambang batas kebisingan yang sudah diatur KLH.
Acuan yang bisa dipakai adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 07/2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru tertanggal 6 April 2009.
Peraturan Menteri ini cukup detail menjelaskan spesifikasi alat yg digunakan serta metode pemeriksaan. Di Australia pemeriksaan dilakukan pada RPM 5000. Di Indonesia uji dilakukan secara dinamis dimana motor diminta lewat pada kecepatan 50 km/jam pada gigi 2-3.
ALASAN KEDUA: KNALPOT BERISIK DAN TIDAK LAYAK JALAN
Aturan yang dipakai penegak hukum adalah “UU Lalu Lintas mengatur kendaraaan harus laik jalan termasuk knalpot.” (Pasal 285 ayat 1, UU 22/2009)
Nahhh sekarang apa ukurannya berisik/laik jalan bagi knalpot? Untuk menentukan laik jalan atau tidak, penegak hukum wajib mengikuti
PP No 80/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara alias SOP dalam memeriksa dan menindak alias menilang di jalan. Coba dibaca baik2 lagi 2 kalimat di atas.
Dimana:
(1) Petugas Pemeriksa wajib menggunakan peralatan pemeriksaan yang dapat dipindah-pindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa dalam melakukan pemeriksaan (Pasal 17).
Ingat ya WAJIB MENGGUNAKAN alat uji periksa kebisingan.
Kalau sekarang ini prakteknya langsung tilang bagaimana mas?
Petugas di lapangan bisa saja mengenakan tilang, tapi jika tanpa alat uji, itu melanggar perundang-undangan yang SPESIFIK MENGATUR TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENINDAKAN.
Mengapa pemerintah mengatur tata cara ini? AGAR TIDAK TERJADI PENYIMPANGAN DI JALAN.
Decibel meter atau alat uji kebisingan saat ini di pasaran sudah bisa dibeli dengan harga Rp. 1.5 juta. Mungkin kalau ada product China bisa lebih murah. Pembelian alat ini sebagai perlengkapan standard razia di jalan raya harganya tidak mahal untuk ukuran anggaran tahunan Operasi Zebra/Simpatik/Patuh yang di tingkat Polres (kabupaten) bisa mencapai 190 juta rupiah (sumber data: Rengiat 2017 Satker Polres). Anggaran pada Polresta atau Polrestabes akan lebih besar. Jikapun perlengkapan ini tidak dimiliki, petugas bisa bekerjasama dengan tim Kantor Lingkungan Hidup yang ada di tiap kota/kabupaten.
Kewajiban penggunaan alat periksa ini penting, agar penindakan memiliki dasar pelanggaran yang jelas. Kita tidak bisa menyatakan sebuah kendaraan melanggar batas emisi gas buang berdasarkan perkiraan visual. Hal yang sama dengan batas kebisingan.
KESIMPULAN:
Penggunaan alat uji kebisingan merupakan persyaratan dalam melakukan penindakan pelanggaran (tilang) knalpot aftermarket. Ini sudah diatur secara spesifik dan jelas dalam PP No 80/2012.
Petugas wajib menggunakan alat ini dengan beberapa pertimbangan:
Solusi:
Dokumen PP ttg tata cara pemeriksaan dan tilang di jalan bisa diunduh di website Korlantas Polri
Menarik perhatian saya berita tentang silang paham antara tim Galang Hendra dan Pimpinan Lomba di gelaran Yamaha Sunday Race di Sentul kemarin. Wainii
Beberapa waktu belakangan beredar di medsos, testimoni beberapa owner PCX 150 (non-CBU) yang mengeluhkan shock belakang bengkok. Dari 5 pemilik yang kebetulan teman saya di FB, 3 pemilik menyatakan pemakaian normal pada jalan raya dengan jarak tempuh 500-700km ketika shock-breaker ditemukan bengkok. Apa yang harus dilakukan?
Foto: Wira Pekerti
KTM seperti membadai tak tertahankan. Podium 1-2 dibabat mentah-mentah oleh KTM RC390 R. Bukan main. Namun tidak pakai lama, 4 team lawan mengajukan resmi 6 buah protes kepada FIM. Kesemua protes diajukan berdasarkan dugaan pelangaran pasal 2.7.9.1, k. Nahhh lhoooo apa itu?
15 jam lalu FIM mengeluarkan regulasi baru yang menurunkan lagi batas limiter untuk Ninja 400 dan KTM RC390R. Apakah batas baru ini cukup untuk membuat power Ninja 400 tersunat?
