Penentuan Batas Bawah Tarif Angkutan Online: Keputusan Berbau Kartel?

Era menikmati angkutan online (terutama roda 4) dengan harga terjangkau dan nyaman sebentar lagi berakhir. Pemerintah tunduk pada tuntutan pengusaha angkutan sewa umum (konvensional) untuk — salah satu dari 11 point — menetapkan batas atas/bawah tarif yang sama bagi angkutan sewa khusus (online) di sebuah daerah. Miris.

(Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek)

c0037394-6872-4f53-ad22-238a2557c41d

Teknologi informasi dan efisiensi menyebabkan cost of business, biaya untuk berusaha, menjadi lebih terjangkau.

Kita tidak harus punya:

  1. Jaringan kantor secara fisik dimana-mana
  2. Sejumlah besar tenaga administratif
  3. lapisan birokrasi perijinan yang dikeluhkan tidak efisien dan jadi lahan pungli
  4. Asset yang dimiliki langsung, tapi bisa berbentuk kerjasama dg pihak ketiga

Kesemuanya itu menyebabkan harga layanan/barang yang dibebankan kepada customer bisa menjadi lebih murah, dan volume business secara total meningkat (total pengguna angkutan umum pasca online meningkat). Keduanya, baik masyarakat ataupun penyedia jasa/barang diuntungkan.

Ini sudah terjadi lama dengan toko online. Zaman keemasan Mangga Dua tergantikan dengan direct selling. Toko2 yang ada disana dituntut untuk berubah mengikuti perkembangan zaman dan mengkonversi usaha menjadi online.

Ini juga yang terjadi 2-3 tahun terakhir dengan angkutan umum online. Gojek, Grab dan Uber, sebut saja 3 nama yang besar. Format usaha yang berbasis IT menyebabkan perusahaan tetap langsing dan efisien. Kontrak kerja langsung dengan pemilik/pengelola kendaraan juga memberikan keuntungan usaha yang lebih besar bagi driver ketimbang angkutan konvensional. Saya ketemu setidaknya 5 dari 7 driver online yang sebelumnya bekerja di angkutan konvensional. Bagaimana besarnya potongan uang untuk manajemen mencekik dan menyebabkan mereka wiraswasta.

Pola usaha begini juga mendorong driver bergeser dari pekerja/karyawan menjadi wiraswasta/pemilik unit usaha/entrepreneur. Bagus banget bukan?

6cd4976b-fe77-4e83-9b18-294a18fcde94

Memang harus ada pengaturan yang lebih baik misalnya: standar keselamatan bagi penumpang dan pembayaran pajak usaha.

Untuk standar keselamatan, selama kendaraan ini digunakan dalam kapasitas maksimal terpasang, 7 seater diisi maksimal 7 orang misalnya, tidak diperlukan KIR khusus yang selama ini justru dikabarkan sarat pungli. Bukannya semua kendaraan pribadi juga harus memenuhi batas keselamatan yang sama? kenapa harus dibedakan? Batas usia minimal kendaraan — minimal 6 tahun — juga jadi semacam ukuran keselamatan.

Untuk pajak, perusahaan pengelola/provider tentu tetap harus berlokasi di Indonesia dan membayar pajak perusahaan. Begitu pula pemilik/pengendara harus membayar pajak penghasilan.

JADI, yang harusnya diregulasi itu adalah standard layanan, keselamatan, dan kewajiban fiskal pada pemerintah. Mengenai besarnya cost yang dibebankan ke pengguna, serahkanlah pada kemampuan efisiensi perusahaan.

Lucunya, dalam upaya mengatur angkutan online ini pemerintah justru riweuh memaksakan batas bawah tarif yang WAJIB mengikuti angkutan konvensional. Lhaaa…. itu kan persaingan pasar…

Ini artinya pemerintah melarang efisiensi usaha dan akses masyarakat mendapatkan layanan yang terjangkau.

Sulit sekali untuk tidak curiga terhadap alasan mengapa pemerintah memutuskan penyamaan batas harga ini, karena yang paling diuntungkan kemudian adalah pengusaha angkutan konvensional terutama roda 4. Terkesan pemerintah memproteksi kepentingan angkutan sewa umum (konvensional) yang terganggu secara signifikan dengan angkutan sewa khusus (online).

Mengapa justru pemerintah lebih mendukung bentuk usaha yang kurang efisien dan mengontrol harga minimum yang harus dibayar masyarakat.

Mengapa pemerintah tidak melihat dulu struktur biaya yang ada di perusahaan konvensional? Apakah profit margin perusahaan wajar? Apakah ada pos biaya yang berpotensi dipungli seperti ijin operasi, ijin trayek, KIR?

Mengapa Pemerintah justru tidak berusaha memangkas biaya dan perijinan yang tidak perlu dan menghentikan pungli sehingga angkutan konvensional pun bisa bersaing secara harga dengan online?

Jangan salahkah dugaan bahwa pemerintah memihak usaha yang tidak efisien karena angkutan online lebih sulit dipungli ketimbang angkutan konvensional.

Ada APA dibalik keputusan ini?

57 thoughts on “Penentuan Batas Bawah Tarif Angkutan Online: Keputusan Berbau Kartel?

    • Abang angkot yang baik, sebenernya apa sih yang abang takutin dari ojek online? Abang pikir karena penghasilan abang berkurang? Abang lupa ya waktu penumpang minta cepet2 angkot abang jalan, terus jawaban abang apa? “Kalo mau cepet naik mobil sendiri” nah sekarang doa abang di kabulin Tuhan, kita pake jasa online mobil serasa mobil sendiri n cepet lagi.
      Abang inget gak waktu uang penumpang kurang apa yang abang lakuin? Teriak2 sambil ngomel2 kan terus bilang “woiii kurang nih uangnya gimana sih, gak punya uang jangan naik angkot” doa abang juga sekarang dikabulin bang…ada ojek online yang penuh dengan diskon…terus kenapa abang marah?
      Dan abang sadar gak yang paling sadisnya lagi…waktu penumpang diangkot abang cuma sendirian? Abang turunin tuh penumpang ditengah jalan tanpa abang peduliin keselamatan penumpang itu terus abang minta pula ongkosnya…tanpa abang mikirin tuh orang masih punya uang apa engga? Gimana kalo ongkosnya cuma segitu2nya…nah sekarang Tuhan kirimin ojek online yang nganterin penumpang sampai tujuan. Terus kenapa abang cemburu?
      Banyak Copet di angkot Dan abang tau itu copet tp abang diem aja ga bs ngasih tau / lindungin penumpang nya, bnyk pelecehan seksual di angkot jg tp abang bs apa???? blm lagi yg ngamen sambil maksa minta uang dr penumpang,, mabok pula serem bang.. gak nyaman naek angkot skrng..

      Kan kyak sticker2 yang di angkot abang “Anda butuh waktu, saya butuh uang” tapi kenapa abang sering ngetem? Kalo kita bilangin, abang suka galak…sedih tau bang, hancur nih perasaan penumpang. Oh ya bang satu lagi, maaf ya kalo abang bukan pribumi tolong jangan galak2, doa orang Bogor mujarab bang😁
      Sekarang mendingan pada damai, kalo ngerasa rejeki terhambat karena ini itu mending sama2 intropeksi diri…”sadakohnya cukup gak?” (Eh kenapa jadi ceramah ya? 😝)
      Ya pokoknya gitu…saya kasian sama anak istri abang mereka butuh uang halal dari abang (sok perhatian lo ..biarin ah emang bener😁)

      #copas
      sebarin ah biar smpe ke pemkot n pemda…

  1. Setau saya, harga murah taksi online tidak melulu karena mereka lebih efisien mas, tapi juga faktor lain, yaitu ‘bakar duit’… Gojek itu bakar duit sekitar 5M perhari, info dari teman saya yang berurusan dengan investor startup… Betul bahwa perusahaan konvensional mesti lebih mengefisienkan diri tapi kan rasanya kurang fair sementara perusahaan konvensional mesti dibatasi banyak aturan sedangkan yang online jauh lebih bebas dan disubsidi pula… Hehe..

    • biaya bisnis online itu bisa sampai hanya sekitar 20% dari yang konvensional untuk volume yang sama. Saya setuju bisnis online harus diatur utk memastikan kualitas layanan, kewajiban pajak. Justru pemerintah harus berbenah agar pola lama yang birokratis dan membebani pelaku konvensional bisa hilang

  2. sepertinya yg perlu distandarkan itu pemerintahnya om. mereka apa punya standar kerja, keahlian, visi misi yg jelas, etos kerja sesuai bidang yg dikerjakan ? buat apa mereka studi banding keluar negeri dgn biaya besar tapi hasilnya zonk.

  3. Kalau saya berpendapat begini Bro, IMHO loh ya … Pemerintah sebagai Administrator Publik harus mengayomi semua pihak. Saya menganalis tahap Formulasi kebijakan Permenhub 32/2016 ini tidak melihat content and context of policy secara utuh. Kemudian di pihak lain pihak pemberi jasa layanan publik, seharusnya menegakan dimensi2 pelayanan publik yang prima, seperti Tangible, Reliable, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Jika Pemerintah dan Pihak2 pemberi jasa layanan publik menegakkan hal ini, tentunya permasalahan publik di bidang transportasi tidak akan membesar seperti sekarang ini.
    Terima kasih Bro.

  4. Kalau saya berpendapat begini Bro, IMHO loh ya … Bagaimanapun Pemerintah sebagai Administrator Publik harus mengayomi semua pihak. Saya menganalis tahap Formulasi kebijakan Permenhub 32/2016 ini tidak melihat content and context of policy secara utuh. Kemudian di pihak lain pihak pemberi jasa layanan publik, seharusnya menegakan dimensi2 pelayanan publik yang prima, seperti Tangible, Reliable, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Jika Pemerintah dan Pihak2 pemberi jasa layanan publik menegakkan hal ini, tentunya permasalahan publik di bidang transportasi tidak akan membesar seperti sekarang ini.
    Terima kasih Bro.

  5. Kok harganya ya yg diatur…
    Kok gak seumpama misal wajib pake/uji sim umum aja (wlupun bnyak juga real yg nembak cari sim nya..hehe), tapi setidaknya ada usaha utk peningkatan keselamatan masyakat umum.

  6. Setuju om, seharusnya perusahaan angkutan konvensional juga go online. Mereka yang harus ikut jaman, bukan sebaliknya. Tapi ancen ruwet kok wong Indonesia iki om, kalo uda kalah saing mesti senggol bacok wkwkwk

  7. Nah ini baru artikel berbobot
    Khas blog om leo
    Mantep om bahasannya
    Agak kurang paham emang sama sikap pemerintah sekarang

  8. Kenapa pemerintah (pemda) tidak berfikir: “bagaimana menyediakan angkutan umum massal yg efisien, safe, reliable dan ekonomis” ?

    Saya pikir nggak ada salahnya kalau pemda tiap kota/kabupaten turun langsung intervensi masuk ke ranah operasional dan komersil angkutan umum massal diwilayahnya, toh ini bagian dari wujud layanan publik kan?
    Model operasional (dan bisnis) seperti Transjakarta bisa ditiru kok, meski tanpa jalur khusus.

    Jadi kelihatannya Kemenhub (sbg regulator) cuma melihat “perang tarif” sbg akar masalah, nggak heran solusinya ya batas bawah tarif itu, padahal nggak sesederhana itu kondisinya.

    Kalau muncul kesan pemerintah pro dg angkutan konvensional, dimana memang sudah terjadi “kedekatan” antara ownernya dg pihak regulator sejak dahulu kala, bukannya tidak mungkin para OWNER angkutan online akan memanfaatkan kekuatan jaringan kapitalisnya yg “dekat” dg level pemerintahan yg lebih tinggi utk mempengaruhi kebijakan berikutnya.

    Adu kuat “backing”? Siapa yg bakal dirugikan?

    • khan sedang berlangsung ke arah situ pak,

      rute busway sekarang lebih baek, ngak perlu banyak turun di halte

    • Setuju gw, angkutan umum tu harusnya adalah usaha BUMD. Angkot2 “dibeli”, sopirnya dipekerjakan (digaji). G ada yg namanya kejar setoran, tapi pelayanan yg diutamakan, waktu perjalanan rute jelas, harga jelas. Awalnya disubsidi dlu, klo udah mulai bagus, subsidi dicabut pelan2. Yg penting masyarakat mulai percaya dan dengan sendirinya bakal jadi transportasi andalan.

  9. menurut opini orang awam seperti saya yang selalu mengikuti blog om leo, sebenernya simpel, bebankan apa yang di bebankan kepada angkutan reguler ama persis kepada angkutan online

  10. Bisa tuh jadi skripsi atau thesis anak hukum..
    Kebijakan ini terkesan tidak fair dan memihak bagi angkutan online..
    Tapi menurut pemerintah fine-fine aja karena melindungi rakyat kecil dan angkutan non-online..

  11. sebagai konsumen pasti memilih tarif yang murah, pelayanan yang baik & mudah pasti memilih angkutan online sedangkan angkutan konvesional lupa akan berinovasi & mengabaikan pelayanan terus kalah bersaing ribut di jalan.
    mungkin tarif batas atas bawah lebih cepat & mudah diterapkan yang jadi pertanyaan apakah masalah akan selesai dengan hanya tarif batas atas dan bawah

  12. Birokrasi Kemenhub : “…Kalo gak disamain tarifnya, kita2 makan apa bung???….”

    (Celoteh sambil keluarin amplop duit dari bawah meja)

  13. batas tarif atas bawah belum menyelesaikan masalah sih klo menurut saya om…saya setuju sama pendapat soal peningkatan pelayanan dan keselamatan,itu yg dicari masyarakat
    mau dibikin sama semuanya pun klo pelayanan sma pelanggannya ga ditingkatkan ya larinya tetep ke online…harus berbenah dong bukan palah bikin rusuh…

  14. pemerintah vs swasta ….???? yah gitu lah.. tengok saja freeport, pabrik semen rembang, reklamasi teluk jkt,,, kira2 siapa yg jadi steakholder

    • makaudnya stakeholder mas? mbok ya kalau mau keliatan intelek ya tolong common sensenya ya..kalo steakholder…mungkin sejenis tatakan steak ya,kalo shareholder mungkin lebih tepat,karena kalo stakeholderpun konteksnya gak masuk,hahaha

  15. Kemenhubnya gitu dah….
    Pantesan yg pandai2 milih ke swasta

    Setuju sih sama om leo soal yang harusnya diregulasi itu adalah standard layanan, keselamatan, dan kewajiban fiskal pada pemerintah.

    Anw usia mobil yg di gunakan maksimal 6 atau 7 tahun jg. Lalu untuk setiap mobil yg digunakan misal standar minimalnya harus punya abs ebd, headrest sejumlah konfigurasi penumpang.

    Anw batas tarif bawah itu tarif reguler kan? Kalo kena promo atau diskon nantinya ngelanggar gak? Hehehe

  16. smells fishy nih.. kalo belum ada aturan mengenai pelayanan transportasi online ya pemerintah sebagai regulator bikin dong.. undang stakeholder.. bukan memaksakan aturan yang ada trus ditambahi sesuai dengan pesanan pihak tertentu.. siapa yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan ya akhirnya akan selesai… hukum alam itu.
    dianalisis pake matrik BCG pun perusahaan angkutan konvensional kalah poin..
    kalo konsumen sih pasti pilih yang bagus, aman, nyaman, murah, gampang

  17. saya rasa yg protes juga supir online yg juga pemilik mobil itu sendiri,

    kalu supir online yg mobilnya milik org dan mesti setoran tiap hari, saya rasa ngak protes,

    ngak beda jauh sama yg konvensional, setor duit, kalu ngak setor yach nombok juga

  18. ini mungkin langkah kompromi, paling gampang sebenarnya ya larang aja program promosi dari grab, gojek dll, biar adu efisiensi dalam pelayanan, system subsidi layanan online juga disatu sisi tidak adil, dengan capital besar dari investor memberikan layanan dibawah harga ekonomis sampe yang konvensional kolaps dan mati untuk kemudian layanan online ini menjadi satu satunya pilihan atau pilihan yg mendominasi.. jadi apa bedanya kekuatan investor berkedok layanan online dgn penguasa layanan transportasi yg dominan kyk grup burung biru.

    yg perlu diawasi ketat itu bagaimana sytem penentuan batas bawah dan batas atas dari tarif, semuanya musti terbuka, online n konvensional harus menyediakan data perhitungan masing masing, dan pemerintah jadi wasit, yg penting semuanya terbuka..

  19. selama ini yg berperan memperbaiki angkutan massal malah pemda ya drpd dephub…. busway di dki dan kota2lain, lrt, mrt itu kan kerjaan pemda semua atau stakeholdernya lah… dephub cuma terima setoran kir, tilang doang

  20. jujur disini kepentingan konsumen diabaikan 100%, coba kasusnya para regulator itu kepepet lagi gk ada mobil tapi perlu buru2 dari ujung jaksel ke ujung jakut,ujan pula,opsinya antara dia ngeteng pake kopaja dan mikrolet,atau pake transportasi online,sudah jelas kan ni orang bakal pilih apa? emang dia mobilisasi mikirin ngasih rejeki buat supir konvensional? gak kan? seperti supir angkot yg gak peduli sama kepentingan penumpang, mereka bersikap seakan2 penumpang angkutan umum tidak punya opsi lain,sekarang pasar bicara, mereka kalah bersaing karena…katakanlah angkutan umum nyaman, coba liat attitude supirnya, masalahnya angkutan umum secara general tidak nyaman,itu pasti (jangan ngomongin silver bird,gak nyaman dikantong),dibilang aman? silakan nikmati jika anda tiap hari naik angkot/kereta, minimal pasti pernah ada teman atau kerabat jadi korban tindak kriminal di angkot, daaan…saya pengalaman pribadi,dari stasiun….aduh lupa stasiunnya,tujuan sekitar 13km, nawar ojek,minta 50,ditawar 40 gak mao,malah marah2 sambil bentak2 dengan muka judes,gak ada kaya cerita2 di tv mereka ekonomi sulit lalu kerja keras mengais rejeki,wong rejeki ditepis mentah2,lebih pilih nongkrong depan stasiun..saya pakai gojek,tarifnya 38, saya kasih abangnya 45, tapi abangnya ramah,beda sama ojek konvensional,pas balik ke stasiun,malah cuma bayar 9rb pake grab,dapet promosi,sekarang kalo posisinya dibalik, abang ojek sama supir angkot suru milih bayar 50rb untuk jarak 13km sambil abangnya judes,atau bayar 9rb untuk jarak yg sama dan abangnya ramah? toh seperti supir angkot yg tidak mau dibayar kurang untuk layanan mereka yg buruk,konsumen pun tidak mau membayar lebih untuk servis yg buruk,tapi selalu ada konsumen yg rela bayar lebih untuk servis yg lebih baik

  21. Percuma aja ditentuin batas tarif bawah. Tinggal buat promo pakai go-pay atau metode cashless transaction lainnya dapet diskon sekian %. Hwehwehwe.

  22. kalu perbandingan toko online dan konvensional rasanya tdk pas,

    dari sisi harga 11-12 kok, kadang lebih mahal , ada yg lebih murah, biasanya habisin stock, konevnsional juga sama

    cuma beda ngak repot ke toko itu aja.

    dan toko konvensional pun juga nyembari online, makanya tdk ada gesekan di sini.

    toko konvensional bisa jual online pake fb, twiter dll,

    lah kalu kendaraaan angkot khan mesti daftar ke aplikasi dulu,

  23. supir angkot juga khan rakyat bangsa kita sendiri, ngak semua jelek,

    masa dia minta tolong ama bangsa lain?

    ngak mungkin juga sebagian besar supir angkot jad driver online?

    wong setoran juga setiap hari, ngak beda ama taksi konvensional, kalu mobilnya bukan milik sendiri

    tinggal gimana pemerintah memperbaiki sistem aja.

    toh sekarang dah lebih baik, bus ac pengumpan dah banyak, busway dah lebih baek, murah, MRT dah jalan,

    syukur jika kita msh hidup nanti pas dah beroperasi

    yach mesti bertahaplah, wong duitnya juga utang

  24. laaaah, ini yg bikin negara gak maju2, datang standar baru yg harganya lebih miring malah dilarang disuruh mengikuti harga yg lebih tinggi

    sebenernya gak rugi juga sih angkutan online nya, dengan harga yg sama dan dengan pelayanan yg lebih baik konsumen tetep bertahan, malah bisa lebih untung

    yg rugi malah konsumennya, yg tadinya harganya miring sekarang harus merogoh gocek sedikit labih dalam

  25. Ya itulah,alasan tidak ada ijin,tidak ada uji kir,tidak bayar pajak
    Padahal rata” kita lebih bagus dari yg mereka bilang melakukan prosedur tsb,pajak kendaraan kita bayar,kalo perusahaan itu urusan mereka yg diatasi,uji kir?Yakni uji kir sesuai prosedur yg seharusnya? Angkot,metromini,Kopaja,tau sendiri lah ya kondisinya gimana,itu yg mereka permasalahkan??? Kita servis rutin sendiri,kaya yg om leo bilang,kir dll cuma jadi lahan pungli,bukti nyata dijalan kondisi angkutan mereka rata” memprihatinkan

  26. Sebenernya pemilik usaha online masih bisa berkelit dgn peraturan ini. Mulai dari cashback,yg akhirnya membuat langanan. Atau sistem saldo yg dapat tambahan saldo tiap topup dll.
    Tinggal lihat aja,klo semua handicap itu masih ga bisa dihadapin…bakal mau pake jurus apa lagi

  27. Kalau sy amati banyak kebijakan yang aneh dan terkesan susah liat orang senang.
    1. Laporan SPT semua wajib bagi yg punya NPWP terlepas punya penghasilan atau tidak
    2. Modifikasi motor dibatasi namun tidak jelas aturannya (knalpot racing std DB tidak jelas di lapangan padahal banyak industri knalpot juga boleh jalan bisnis, modifikasi motor juga aturannya tidak jelas)
    3. Bikin test praktik SIM juga cenderung test akrobatik bukan test berkendara yang benar dan sikap di jalan raya
    4. Muncul ojek online, muncul pula upaya2 membatasi (masalah kepemilikan kendaraan dulu sempat harus atas nama PT, sekarang tarif, dll)

  28. Pingback: Kisruhnya angkot vs gojek kok malah yang dibahas angkot vs taksi mobil online | Mengupas soal motor

  29. Pingback: Kisruhnya angkot vs gojek kok malah yang dibahas angkot vs taksi mobil online dan aturan bakalan mematikan usaha transport umum plat hitam termasuk ojek offline | Mengupas soal motor

  30. Biasalah masalah the power of money.
    Klo ada yg blg pemerintah ga turun, mereka sudah turun kok tp soal ini kekuatan lain yg berbicara. Masalah saling terkait dgn raksasa otomotif di indonesia eheh

  31. Di indonesia kalau bisa mahal kenapa harus murah..

    Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah..

    Dr dulu sampai skrng pemerintah ga pernah berpihak sm rakyat..

  32. Yang dihindari pemerintah adalah caos berkelanjutan. Kalau saya jadi pemerintah pasti saya tangkap sopir-sopir angkutan umum konvensional yang mempropokasi. Saya yakin kalau bukan karena provokator mereka gak mungkin demo-demo gitu.

  33. Angkutan online membuat masyarakat jadi gemar naik transportasi umum (karna murah) dan bisa mengurangi (sedikit) kemacetan, kalo harganya disamain sama angkutan konvensional, orang orang jadi naik kendaraan pribadi lagi

Leave a reply to darmo makin pinter aje Cancel reply