Belakangan ini di beberapa satuan wilayah, kepolisian mulai dilakukan penindakan terhadap penggunaan knalpot aftermarket (racing). Kita melihat berbagai foto aksi pemusnahan knalpot yang dilakukan, yang dugaan saya, untuk membuat masyarakat menjadi jera.
Saya jadi sedikit tergelitik untuk mendiskusikan apakah kepolisian memang memiliki kewenangan untuk memusnahkan knalpot aftermarket tersebut. Kebetulan saya memiliki sedikit latar belakang di bidang hukum. Dan juga mengajar di beberapa lembaga pendidikan kepolisian. Sehingga harapannya tulisan saya ini cukup obyektif, berimbang dan konstruktif.
Tindakan pemusnahan sendiri adalah satu bagian dari serangkaian tindakan yang biasanya dilakukan oleh kepolisian:
1. Penerbitan Bukti Pelanggaran (Tilang)
2. Penyitaan, dan;
3. Pemusnahan.
Saya akan membagi diskusi ini menjadi tiga bagian berdasarkan urutan tindakannya. Kali ini akan membahas kewenangan Polisi untuk melakukan tilang berdasarkan penggunaan knalpot aftermarket.
Saya kira sudah cukup jelas dan beberapa kali dibahas disini bahwa berdasarkan UU Lalu Lintas, salah satu ukuran kelaikan jalan dari sebuah kendaraan bermotor adalah:
“emisi gas buang;
kebisingan suara;” (Pasal 48 ayat 3 UU 22/2009)
Note: perhatikan saya akan selalu menyandingkan ukuran kelaikan emisi gas buang dengan kebisingan suara
Ada dua pertanyaan yang muncul kemudian disini:
1. Berapakah nilai ambang batas kebisingan suara?
2. Bagaimana cara mengukurnya?
Nilai Ambang Batas Kebisingan. Peraturan teknis di bawah UU ini yang mengatur secara spesifik nilai batas kebisingan suara kendaraan tidak ada. Jadi masih ada kekosongan aturan pelaksana.
Peraturan yang kemudian sering diacu adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 07/2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Sekali lagi: untuk uji Tipe Baru. Saya belum menemukan Permen teknis yang mengatur ambang batas kebisingan bagi kendaraan yang sudah dimiliki konsumen/berjalan.
Cara Pengukuran Ambang Batas Kebisingan.
PP yang mengatur mengenai ini ada pada PP No 80/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Di bawah Bab Empat mengenai Persyaratan Pemeriksaan pada saat operasi, PP ini mengatur bahwa:
Pasal 17
(1) Petugas Pemeriksa wajib menggunakan peralatan pemeriksaan yang dapat dipindah-pindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa dalam melakukan pemeriksaan:
a. …..
b. fisik terhadap persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor; dan….
(3) Peralatan pemeriksaan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
…..
b. alat uji gas buang;
….
d. alat uji kebisingan.
Artinya untuk bisa melakukan penindakan penerbitan Bukti Pelanggaran dengan dasar kendaraan tidak memenuhi persyaratan laik jalan cq. batas kebisingan suara, petugas pemeriksa WAJIB (menurut PP) menggunakan alat uji kebisingan.
Petugas tidak bisa menilang kendaraan karena dianggap melanggar batas emisi gas buang TANPA adanya alat uji gas buang. Dasarnya apa dong.
Begitu pula dengan kendaraan tidak bisa dianggap melampau batas kebisingan TANPA adanya alat uji kebisingan.
Mengatasi keterbatasan ini di lapangan, pihak petugas biasanya mengatakan selama itu bukan knalpot standard dari pabrik maka akan disita. Nah ini jelas interpretasi lapangan yang tidak berdasarkan aturan. UU 22/2009 menyatakan kelengkapan kendaraan bermotor adalah “knalpot” titik. Disitu tidak dikatakan “knalpot yang terpasang oleh pabrik sesuai uji tipe”.
Lalu apa yang harus dilakukan apabila kita menggunakan knalpot aftermarket dan akan ditilang mas?
Saat diperiksa kita harus selalu tetap sopan. Anda sedang berhadapan dengan penegak hukum. Itu hal pertama dan terpenting. Saya selalu membawa gadget yang memiliki sound meter (lihat artikel disini) yang menunjukkan knalpot yang saya gunakan sekarang masih dalam batas ambang Permen LH 7/2009 (meskipun ini utk kendaraan uji tipe baru ya) yaitu 80 desibel (setelah Jul 2013).
Jika anda akan ditilang karena dianggap melanggar kelaikan jalan cq batas kebisingan persilahkan petugas untuk mengukur dengan alat uji kebisingan yang diwajibkan dalam pasal 17 PP 80/2012. Apabila tidak ada, maka tetap dengan sopan tunjukkan hasil pengukuran anda.
Apabila karena tidak bisa menunjukkan pengujian kelaikan jalan, Petugas ingin menilang karena knalpot tidak standard dari pabrik, sampaikan bahwa pasal 285 UU 22/2009 tidak melarang penggunaan knalpot di luar pabrikan selama memenuhi kelaikan jalan (kembali ke point diatas).
Apabila Petugas mulai bersikap kasar, jangan terpancing, tetap sopan dan minta berbicara dengan pimpinan yang memimpin operasi. Jelaskan hal yang sama. Saya berasumsi bro dan sis sudah mengenyam pendidikan minimal SMA, tetap tenang dan sopan dalam menjelaskan posisi kita adalah senjata mereka yang terdidik.
Petugas sebagai penegak hukum tetap memiliki diskresi untuk menerbitkan bukti pelanggaran (Tilang). Dan anda, dengan bukti-bukti dan peraturan yang ada, tetap bisa menolak diterbitkannya Tilang tersebut dengan alasan Tilang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang diwajibkan oleh UU 22/2009 dan PP 80/2012. Terhadap ini ada beberapa kemungkinan tergantung dari seberapa baik anda menghandle situasi. Salah satu kemungkinan yang tetap harus dihadapi adalah dikeluarkannya slip merah Tilang.
Bagaimana kalau knalpot akan disita mas?
nah ini menarik dan bakal jadi bahan artikel berikutnya.
7LeopoldRegis7 
josss…. bookmark ah mas
meski tipis kemungkinan menang, tapi paling gak bisa bikin muka mereka memerah lah ya
—————
Nah… #dendamkayaknyanih
wakakakakka
wach nice info nich, Ctrl+D 😉
di save ah…
Ajib banget pencerahannya…
Langsung dari pakar hukum… 😎
http://komputermotor.com/2014/12/05/ninja-250fi-special-edition-cuma-tersedia-500-unit-sundul-gan/
Bukan cuma soal kebisingan, tapi soal belum uji tipe. Setiap pabrikan mengubah spesifikasi motor, cuma spakbor sekalipun, harus di tpt-kan ulang. Apalagi ganti knalpot, pasti harus lewat tpt lagi. Nah, apakah ada knalpot aftermarket merk apapun yang sudah diuji seperti motor baru? Kalau belum, dan kenyataannya belum, berarti belum boleh dipakai di jalan raya. Jadi apa solusinya? Pakailah knalpot standar, yang sudah diuji bentuk, kebisingan dan emisinya. Atau kalau mau tetap ganti knalpot aftermarket, pakailah di jalan non umum, seperti sirkuit, dyno dll.
Mau nanya om. Maaf oot. Kalo gt konsumen yg dirugikan setelah membeli di toko2 accesoris dan bengkel variasi,seharusnya menurut saya pihak yg berwenang menindak terlebih dahulu si produsen/pembuat knalpot aftermarketnya om agar konsumen dilindungi. Maaf no offence
Tidak bisa dong, siapa yang paksa beli, lagian bagaimana kalau mau beli tapi untuk kompetisi?
Mungkin bisa dibagikan disini pak Joko untuk kebaikan bersama, aturan mengenai larangan penggunaan knalpot bukan bawaan pabrik.
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51650deb5b232/aturan-modifikasi-kendaraan-bermotor
Modifikasi mesin dengan tipe dan merk yang berbeda, harus melalui uji tipe ulang. Jadi selama ini masalahnya hukum nggak dijalankan. Begitu jalan, kaget semua.
Nah sampai di artikel ini. Kalau pak Joko lihat modifikasi kendaraan bermotor yang dimaksud dalam PP 55/2012 ini dalam Pasal 1 (12) adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis MESIN, DIMENSI dan/atau KEMAMPUAN DAYA ANGKUT. Knalpot bukanlah perubahan yang bersifat merubah 3 aspek diatas sehingga kewajiban uji tipe ulang tidak berlakum
Knalpot jelas menyangkut soal mesin….
Karena knalpot menyangkut perubahan peforma mesin. Belum lagi knalpot aftermarket yang umumnya tanpa catcon, bisa bikin kendaraan tidak lulus uji emisi.
Interpretasi tersebut terlalu dipaksakan. Mengganti oli performance-based juga akan merubah performa mesin. Dengan interpretasi itu berarti mengganti oli harus uji tipe. Perubahan spesifikasi teknis mesin dalam ayat 12 mengacu pada perubahan ruang mesin (perubahan kubikasi dl). Mengenai perubahan catcon bisa jadi, tapi uji dengat alat yang diwajibkan Peraturan Pemerintah.
Cerita oli mengubah peforma itu cuma perasaan. Kalau masih sesuai spek, biasanya sama saja.
Tapi kalau cerita knalpot mengubah peforma, itu kenyataan, walaupun belum tentu naik lho ya, kadang kalau itungannya ngawur malah turun. Jadi kalau peforma mesin tidak standar lagi, jelas harus menjalani uji tipe. Tidak perlu alat bagi polisi di lapangan untuk menentukan knalpot itu standar atau tidak, sudah jelas terlihat secara fisik.
Jadi sampai ada semacam sni, atau aksesori dari pabrik resmi, secara resmi, motor modif memang ilegal di jalan raya.
Bbrp artikel sebelum ini melalui tes dyno penggunaan oli terbukti merubah performa pak Joko.
“Tidak perlu alat bagi polisi” disini sumber kerawanan penyimpangannya. Bunyi PP jelas mewajibkan ada alat uji utk menentukan bataa kebisingan.
Soal helm SNI, itu sudah diatur melalui UU 22/2009 jelas ada pasalnya. Silahkan atur dulu penggunaan knalpot modifikasi sebelum menyatakan modifikasi itu illegal. Itu akan lebih baik dan jelas bagi masyarakat dan produsen dan proses penegakan hukum.
lha CB saya setang pake vixion, pelek chemco, spakbor kolong pake NVL pasti kena tilang ya? waaah gawat ini
Secara resmi iya. Tapi polisi nggak seketat itu kok, sekarang yang jadi prioritas knalpot. Karena keterbatasan alat, maka sekalian semua knalpot tidak standar kena. Toh knalpot tidak standar memang salah secara hukum untuk dipakai di jalan raya. Lagian modif seperti itu tidak terlalu mencolok perubahannya, dan tidak mengganggu orang lain. Aku saja spion supra aku ganti vario 125. Biar lebih aman kalau terjadi senggolan. Bohlam standar diganti merk *sram dengan warna dan watt yang sama. Yang penting tidak mengubah dimensi, mesin dan daya angkut kalau menurut aturannya sih.
“Karena keterbatasan alat, maka sekalian semua knalpot tidak standar kena.” Ini sudah menyimpang dari kewajiban yang diatur di Peraturan Pemerintah 50/2009.
“Toh knalpot tidak standar memang salah scr hukum dipakai di jalan raya” sebaiknya diatur dulu dengan jelas. Karena kalau acuan pasal 1 PP 55/2012 tidak berlaku disini.
Silahkan diatur dulu. Kalau mau dibuat sertifikasi seperti SNI pasa helm (psl 57 UU 22/2009) itu lebih baik lagi. Tapi silahkan diatur dulu supaya dasar acuannya jelas bagi masyarakat dan penegakan hukum.
@mas joko… oo dimensi ya, wah copot side box deh kalo gitu, serem soalnya
kalopun harus ada uji tipe , pasti para pabrikan knalpot sanggup deh buat uji tipe knalpot mereka . tapi …. apa udah ada uji tipe knalpot di indo . dimana para polisi buat lingkungan yang bener bener fair buat tes kebisingan knalpot mereka terus beri sertifikat kalo lulus sensor ?? polisi udah buat kah pelayanan uji tipe gini ? kalo di jalan harus standar semua lama lama kita bakal kayak di china inget film thunder bolt dimana semua mobil non standar di angkut . tapi tetep aja ada yang modif mobil . kalo peraturan harus standar di lakukan ane yakin rakyat bakal mikir polisi itu jahat , lagi pula itu hak kita juga kan untuk ngelakuin sesuka kita itu dah jadi hak milik kita juga kan … kalo modif nya membahayakan ya ane setuju lah kalo cuma ganti ban , ganti tutup pentil , lampu yang lebih terang ga nyilau kan apakah jadi masalah ? ane setuju sama om leopold . kalo polisi ga harus pake alat buat nilang mana keadilannnnn . ntar gitu caranya rakyat ngehukum orang ga usah pake pengadilan (alat) langsung hukum aja terlihat ga adil kan
Beruntung Di samarinda pak polkisnya cuek2 om 🙂
Menarik banget Om Leo
========
Wow! Dalam Dua Bulan Triumph Indonesia Jual 220 Motor http://klxadventure.com/2014/12/05/wow-dalam-dua-bulan-triumph-indonesia-jual-220-motor/
Hallo oom Leo yang jarang bercanda…ahahah..
Kali ini saya serius loh.. :))
Coba dibaca dulu link berikut:
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ebb3d9e5f7a3/ditilang-karena-knalpot-motor-tidak-standar
Penjawab adalah seorang polisi bernama Nyoman Bratasena.
Kebetulan topik sputar kenalpot ini pernah membuat gaduh milis RSA tahun 2010 lalu.
ujungnya, Pak Nyoman Bratasena unsub dari milis..hehehe.
Nice article. Saya Ctrl-D ya..
ini kemaren malem saya baca.. yang bikin gedeg tuh bagian ini –> “Jadi dengan penjelasan saya di atas, tidak perlu lagi rekan-rekan semua protes mengenai pak polisi tidak berhak menilang, karena tidak memiliki alat pengukur desibel suara.”
Dah jelas lah, arogansi n gak profesional masih melekat
intinya di knalpot non standar atpm ya.
berarti yg pengen knalpotnya agak bersuara lantang namun aman dari aturan bisa pke knalpot harley ato yg dikit sadis mv agusta yg moncong 3 x ya.. hihihi
ini nih yg saya gak suka sama polusi eh polisi..bikin aturan tapi tajam kebawah, tumpul keatas..terus kenapa itu motor-motor HD gak di tilang? padahal itu motor suara kenalpotnya berisik banget !!!
Note: tetap sopan, jgn terpancing emosi, tetap wise, setuju om Leo.
gak ngerti yg beginian 0m leo 🙂
saya cukup ikut aturan saja, sendalpot sutandart
.
.
.
.
.
tpi dibobok
#eh
kalau pak polisi sudah dijelaskan tentang DBmeter dan “mengerti” (kalau nggak mau dibilang “nyari alesan lain buat nilang)” biasanya mereka pakai kata2 “ini knalpot kan tidak standar? ada pasalnya itu”
itu bagaimana om leo?
coba lihat di artikel saya lagi tentang bagian itu.
ok om 🙂
Sy pernah dicegat operasi zebra, minggu kemaren di bandung, jl karapitan, dekat baso malang karapitan. Polisi nya ngotot selama tidak standard, walau tidak berisik, motor disita untuk di kapak knalpotnya dan surat tilang merah. Setelah debat panjang lebar ujung2 nya minta 100 ribu. Ternyata aturannya memang sengaja disimpangsiurkan dan kalo ngotot motor disita ( dipretelin pastinya)
Artikel yang bagus om. Om gimana kalo kita bikers mempetisi menteri soal masalah ketidakjelasan teknis ini? Karena dampaknya luas om. Pengerajin knalpot lokal jelas terdampak pada penjualannya.
Jangan sampe gara2 1 kepala daerah tidak suka knalpot bising, dampaknya pada penutupan UKM2 knalpot.
Sharing:
Di pos Polantas setelah “diamankan”
Pak Polisi : Itu knalpot racing tidak standar, kamu tau kan peraturannya? saya tilang kamu yah
Saya: Tau Pak, menurut peraturan kemen LH & Perindustrian ambang desibel maksimalnya kendaraan diatas 250cc itu 90db. kemarin saya tes pake db meter di hp temen ternyata cuman 88db. bisa bapak buktikan, tapi saya gak punya aplikasinya pak, soalnya hp saya kayak gini (nunjukin BB gemin*). Kalo bapa pake android atau iphone saya tau aplikasinya. dan kita tes sama-sama. (padahal itu PP no brapanya lupa dan asal jeplak masalah maksimal db nya) 😛
Pak Polisi : … ehhh… ehmm… memangnya kerja apa kamu??
Saya: Perawat di RS Pak!
Pak Polisi: Kok Kamu tau yang kaya ginian??
Saya: Baca-baca blog motor pak sama koran 🙂
Pak Polisi: hmmm… (celingak celinguk sambil bandingin muka sama STNK) yasudah lanjut sanah, tapi jangan di blayer-blayer knalpotnya!
Saya: Makasih Pak, terimakasih sudah mengingatkan! Selamat bertugas! (ngeloyor pergi sambil pasang muka paling ganteng, soalnya yang lain pada cengo saya gak ditilang) hehehe
Demikian dan Terimakasih
polisi di negri kita ”indonesia” ini..kebanyakan aturan dan pasti ujung-ujungnya minta duit damai :v dan damai itu 100 ribu :v :v
Sopan? Sy kira hampir tidak ada kesopanan polisi menilang, terutama bukan tilang terjadwal, polisi belum bisa sepenuhnya profesional. Klopun kita sebut pasal2 di atas arogansi mereka akan keluar, percayalah, tp tdk ada salahnya mencoba :))
Penindakan masalah knalpot bising oleh kepolisian terkesan subyektif …….mrk blm punya alat ukur yg bisa jadi parameter nasional untuk menyatakan knalpot yg dipakai apakah melangar batas db yg sdh ditentukan. Kadang mrk cuma melihat bentuk dan suara knalpot menggunakan felling. Walaupun tujuanya baik mengurangi kebisingan di jalan umum namun tetap hrs mengacu pada uu yg ada . Bkn hanya berdaaarkan tafsir saja yg tentu sangat subyektif .
Mungkin ide saya bisa direalisasikan. Gimana kalo produsen knalpot meminta ijin kpd pihak terkait dan kepada konsumen diberikan semacam ID card sebagai bukti sah bahwa knalpot yg ia pakai itu terdaftar dan mendapatkan ijin pemakaiannya. Tentunya di sini jelas produsen knalpot abal2 (itu lho yg murmer tp suaranya bikin pekak telinga) yg suaranya kyk knalpot bobokan itu gak boleh diberi ijin. Jelas di sini peran pemerintah yg seharusnya mendukung industri dalam negeri. Seperti yg kita ketahui banyak produsen knalpot lokal yg bermutu baik, bahkan ada yg udah diekspor. Kalo dibilang hanya diperuntukkan bagi keperluan khusus seperti balapan, lah… emang brp persen org yg beli knalpot gituan dipakai utk balapan atau main2 ke sentul? Ini mah sama aja mematikan industri dalam negeri.
Sudahlah kalau ngeyel kena pasal tindakan tidak menyenangkan ha ha
saya tidak ditilang tp kena pasal itu gara2 bantu saudara debat saat kena dik raisa
om leo tolong dibahas soal ini juga…. mengingat petugas dijalan selalu berbekal pasal ini….. meskipun pasal ini membuat wilayah abu2 dengan pasal yg om leo lampirkan…..
UU NO 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan sih begini….
dalam penjelasan pasal 48 ayat 2 huruf a, kaca spion
itu termasuk ke dalam komponen pendukung kendaraan
bermotor.
Pasal 285
(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di
Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik
jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama,
lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya,
alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur
ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3)
juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda
paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak
memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion,
klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda
batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan,
lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya,
alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca
depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan,
atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau
denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah).
nyimak dari ahlinya dan pakar Hukum penjelasanya panjang bianget :D, kalau semisal produsen mensertifikasi knalpot mereka dan menempelkan nomer ijin serta ukuran DB nya kayaknya lebih bagus
betul bro…. tentunya izin yg didapat dari pemerintah bukan cuma izin buka usaha… tapi izin kalo knalpot buatan dia emang layak jalan….. jadi konsumen enggak rugi… dan pak polisi gak dimaki2 ama pihak tertilang….
setuju bro, kalau hanya izin produksi dan penjualan yang diperoleh produsen tanpa menyatakan sertifikasi kelayakan dijalan dan nilai ukur kebisingan pada knalpot kayaknya konsumen jadi bulan bulanan dan sapi perah, beli knalpot mahal mahal habis itu disita dan diancurin nangis dah
Silahkan dibuat acuan aturan yang jelas dulu. Sementara belum ada bisa ikuti bunyi Peraturan Pemerintah yang mewajibkan penggunaan alat uji.
Terus terang kl sudah usaha mengemukakan pendapat seperti diatas tadi, saya nggak keberatan juga kl terpaksa di tilang.
Tapi saya benar2 nggak rela kl knalpot saya harus diambil dan dihancurkan ini mas bro. Butuh perjuangan utk nabung dan gak jajan dan gak ngerokok di kantor utk bisa beli two brothers black series full system ini.
Kira2 daya dan upaya apalagi yg mesti saya keluarkan biar knalpot gak diambil nantinya masbro??
sepertinya pada oprasi kali ini petugas gak akan menghancurkan knalpot ente… kayak kemaren dikantor polisi ada abg yg pake ninja… ngambil yoshimura nya… yg penting knalpot udah dganti standar dan mengikuti proses sidang…
Menuruti aturan aja kok repot. Bagai kebakaran jenggot, bingung tak karuan. Buka-buka pasal dengan mengharap pembenaran versi lain dari tindakan yg benar sudah adanya. Udang tak tahu di bungkuknya, orang buruk yang menyangka dirinya benar.
Yg gak punya motor sport dan harga knalpot diatas 7jt dilarang koment krn gak tau sakitnya dimana 🙂
wih pak joko di atas saya neh boleh juga alasannya. nice respon buat om leo. josss
dimensi PxL, maka boleh dongggg visual ala akravopic, tapi cover doang, knalpot asli masih ada. hehe. itu triknya 🙂
nambah side box saya sudah tau itu ga boleh sebelum uji tipe.
ternyata saya baru tau semua hal ga boleh dianti toh. josss.
ya begini lah hukum kita 😦
serasa tebang pilih. seharusnya hukum juga mendidik, memberi pengetahuan, ajakan, kebaikan… yang ada sebaliknya. jadi rakyat bodohhh terus 😦
kek motor dibawa ke bengkel, terua diutak atik si bengkel, ubah sitik ya konsumen dong nanggung.
sosialisasi kan deh aturan ini ke media. jadi rakyat pintar. jangan mau ditipu bengkel, variasi.
saya rencana mau nambah box buat motor, tapi jadi ingat zama atyran ga boleh ubah dimensi, ya ga bisa deh 😦
mungkin biaya uji tipe ini mahal juga yak 🙂
susah yach kalo ubah dimensi di UU kan. mau angkut kayu 5 batang terpaksa pakai truck, karena mobil pick up ga sanggup memangkas dimensi tambahan dari kayu kayu itu. jalan kaki deh. nyewa truk mahal 😦
revisi UU dong pak om tante di dpr 🙂
iya nih selama masih ada daerah abu-abu dari sebuah peraturan ya selalu diperdebatkan, masalahnya kalau mendebat polisi bisa-bisa malah dibilang mau melawan hukum, hukum cuman tajam untuk orang kecil atau yang tak berduit, yg. berduit mah kebanyakan kebal hukum. jadi ingat kasus konvoi lambo di tol yang melanggar batas kecepatan cuman diperingatkan, lambo yg. gak pasang plat nomer depan karena katanya merusak estetika juga gak diapa-apain, pejabat make plat no. palsu dimobilnya juga cuman diperingatkan, r. i. p. hukum di negeri tercintaku ini
Terkadang saya sendiri suka bingung ketika ingin berkendara dan berlalu lintas, Sekencang apapun pembelaan saya ketika di dakwa atas pelanggaran kecil (yang seharusnya hanya mendapat teguran saja), tetep selalu kalah… kalah… Nice info mampir kesini ya, trims
Pingback: Tidak Semua Modifikasi Motor Membutuhkan Uji Tipe | 7Leopold7