Setiap pilpres dan pilkada, komunitas motor adalah potensi massa yang sangat menarik bagi para politisi. Mengapa?

Ini sdg kampanye, tp bukan politik dan ga di Indonesia
- Karena mereka mencerminkan kelas menengah yang aktif dan memiliki pengaruh pada keluarganya.
- Mobilitas yang tinggi, hubungan sosial yang lebih luas. Ngumpulin mereka tidak perlu mikirin sewa bus. Berita cepat menyebar.
- Dari segi jumlah, komunitas pencinta motor relatif banyak. Ini potensi suara yang besar.
Tidak heran kalau bro/sis lihat di grup transportasi online yang TIDAK dimoderasi dengan baik, bom berita-berita politik gencar sekali.
Om Leo masalahnya apa?
Hak setiap warga negara untuk memiliki pilihan politik dan aktif mengkampanyekan pilihannya. Jadi menurut saya sah-sah saja jika INDIVIDU biker terlibat menggunakan hak-hak politiknya.
Apalagi jika keterlibatan itu untuk mendukung pemilu damai dan fair, tanpa condong pada satu pihak.
MASALAH MUNCUL, jika kemudian pilihan politik dikampanyekan dengan membawa nama KOMUNITAS.
Mengapa?
- karena di dalam komunitas itu beragam pilihan politiknya.
- jika sejak awal komunitas dibentuk memang bukan dengan afiliasi politik tertentu, tapi berdasarkan merk/jenis motor, wilayah, tempat pekerjaan dll.
Praktek rayuan politik ini bentuknya bisa bermacam-macam. Salah satu yang saya lihat bbrp kali terjadi di 2014 adalah dalam bentuk sponsorship atau dukungan dana dari caleg/calon kepala daerah pada komunitas, dengan imbal balik branding (penayangan brand politik sponsor) pada event atau pelibatan komunitas pada kegiatan kampanye.
Bentuk lain adalah kedekatan personal tokoh politik dengan komunitas tersebut. Mungkin ada anggota yang tidak setuju, namun karena sungkan dengan yg dituakan, akhirnya diam.
Ini sebabnya judul saya beri istilah RAYUAN politik, krn kondisi tawarannya kadang sangat halus.
Masalah lain yang akan muncul adalah jika kampanye politik ini bersifat berkepanjangan maka individu-individu biker akan terpolarisasi, terpecah dalam kotak kelompok dan dipenuhi dgn praduga. Prinsip dasar brotherhood yang tidak melihat perbedaan berdasar pilihan politik dan identitas SARA akan terganggu.
BAGAIMANA cara mengatasinya?
- Sepakati apakah komunitas ini akan tetap non-partisan alias tidak memiliki keberpihakan. Tidak ada tindakan politik yang mengatasnamakan komunitas ini.
- Sepakati topik-topik pembahasan dalam grup bersifat non-politis yang bisa memicu perpecahan.
Ada tambahan lain?
Apakah ini juga termasuk rayuan..? 👇
https://aradea59.com/2019/02/05/pajak-motor-dihapus-apakah-semudah-itu/
hmmmm scr teknis sih itu janji kampanye yg ditawarkan umum. Tapi ada unsur transaksionalnya
agak lucu sih bawa2 nama “moge” , seakan2 pemilik moge dukung salah satu paslon…
kalau nama yg generik seperti “moge” atau “biker” begitu mungkin masih oke, tapi kalau sdh spesifik mengatasnamakan komunitas/klub yang existing ada itu yg bisa bikin pecah komunitas/club tsb
wah politik
http://kobayogas.com/2019/02/12/penampakan-mobil-mirip-xpander-yang-disinyalir-nissan-all-new-grand-livina-2019/
coba lu mediasi dulu itu om Joddy
Udah lama gw gak meditasi..
Non partisan ini harus masuk ad art atau minimalnya di sounding dari awal awal join dan semua harus komit
http://bikermendowan.id/2019/02/16/kyt-k2-rider-black-panther-harganya-bikin-ngiler/
moge masuk toll. apakah itu termasuk jamuan politik 2019?… wacana tersebut slalu muncul menjelang pemilu
ehehehhe.. kita liat aja
Tulisannya faktual dg argumentasi yg cerdas 🙂 saya tulis sdikit soal pesta pemilu ini, agak naif saja sebenernya, entahlah.. https://mtiyasaa.com/topics/gosip-random-perempuan/