Ini cukup sering ditanyakan. Di artikel ini juga saya menyertakan dasar aturan yang dipakai, jadi bisa diprint dan dijadikan pegangan. Ada dua alasan yang digunakan utk menilang: modif=ilegal DAN berisik, mengganggu masyarakat. Saya jelaskan dasar aturan yg harusnya digunakan.
Knalpot aftermarket menurut saya seperti juga ban atau helmet adalah perangkat yang sudah sewajarnya di SNI kan. Mengapa? Karena harus memenuhi standard tertentu untuk ukuran fisik dan tingkat kebisingan.
Saya sering kali menemukan di jalan knalpot aftermarket yang ampun dah berisik banget. Suaranya aja kenceng berisik, tapi motor ga lewat-lewat. Tambah lagi dibleyer-bleyer. Kelakuan biker seperti ini yang bikin rusak citra knalpot aftermarket dan dijadikan alasan bagi petugas untuk menilang.
Dengan di SNI kan, diatur regulasinya, tentu akan ada kenaikan harga sekian persen, namun ini menjamin kejelasan penerapan aturan di lapangan. Bikernya tenang, penjual tenang, potensi penyimpangan di lapangan juga kecil.
Oke sekarang balik ke pertanyaan di atas.
Bro/Sis sedang riding asyik dengan menggunakan motor andalan. Hati senang. Lalu di depan menghadang operasi penegakan hukum lantas alias razia. Bro/sis sebagai biker keren merasa woles karena semua perlengkapan dan surat lengkap ada. Kecuali satu: bro/sis sedang pakai knalpot aftermarket. Jreng jreng..
Tentu tidak disarankan untuk lari menerabas atau putar balik. Dalam kondisi kacau begini, bro/sis bisa diduga punya niat buruk dan dikenakan daya paksa kepolisian yang lebih besar.
Berhenti dengan baik dan jangan melawan petugas.
DEFINISI “MELAWAN PETUGAS” ITU APA SIH MAS?
Tidak semua tindakan dimana kita punya pandangn berbeda dengan petugas = melawan petugas. Ada ukuran yang sudah diatur dalam pasal 211 dan 212 KUHP.
Dari kedua pasal jelas unsur utama yang HARUS dipenuhi:
“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”
Contohnya apa?
Memaki, membentak, menabrak, memukul.
Anda harus tetap tenang dan santun. Kalau memang salah akui kesalahannya. Reaksi asal marah dari kita justru menunjukkan kepada petugas bahwa anda tidak mengetahui dasar aturannya dan tidak mampu berpendapat..
Kalau anda merasa tidak salah, jelaskan, dan minta bicara dengan pihak atasan. Catat identitas, jabatan dan satuan wilayahnya.
Oke biasanya ada dua alasan yang digunakan untuk menilang:
- Larangan memodifikasi motor
- Knalpot berisik.
ALASAN PERTAMA: MOTOR TIDAK BOLEH DIMODIFIKASI
https://7leopold7.com/2015/12/08/tidak-semua-modifikasi-motor-membutuhkan-uji-tipe/
Tidak semua modifikasi motor itu ilegal.
Modifikasi motor menjadi illegal apabila merubah dimensi (ukuran), daya angkut (buat 3 orang/lebih atau utk pengangkutan barang) dan kapasitas mesin (bore-up cc) tanpa melalui uji tipe. (Pasal 1 angka 12 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (“PP No. 55/2012”).)
——————————————
PERUBAHAN DIMENSI, MESIN DAN DAYA ANGKUT ITU APA MAS?
Bisa dilihat bahwa ini SUDAH DIATUR di bagian penjelasan pasal 131 huruf e PP 55/2012. Jadi tidak perlu mengira-ngira.
- Perubahan dimensi adalah merubah ukuran sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor. Pasal 54 PP 55/2012 mengatur sampai ke milimeter maksimum. Dalam bagian penjelasan kendaraan hanya boleh ditambah dimensinya 50 mm ke kiri atau ke kanan.
- Perubahan pada spesifikasi mesin adalah dengan mengganti mesin dengan tipe yang berbeda dari TPT atau melakukan bore-up/merubah kapasitas mesin.
- Perubahan pada daya angkut adalah dengan dengan menambah jarak/merubah material sumbu kendaraan untuk memperbesar daya angkut kendaraan.
Penggunaan knalpot yang aftermarket tidak masuk kategori modifikasi illegal asalkan knalpot aftermarket tidak melewati ambang batas kebisingan yang sudah diatur KLH.
Acuan yang bisa dipakai adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 07/2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru tertanggal 6 April 2009.
Peraturan Menteri ini cukup detail menjelaskan spesifikasi alat yg digunakan serta metode pemeriksaan. Di Australia pemeriksaan dilakukan pada RPM 5000. Di Indonesia uji dilakukan secara dinamis dimana motor diminta lewat pada kecepatan 50 km/jam pada gigi 2-3.
ALASAN KEDUA: KNALPOT BERISIK DAN TIDAK LAYAK JALAN
Aturan yang dipakai penegak hukum adalah “UU Lalu Lintas mengatur kendaraaan harus laik jalan termasuk knalpot.” (Pasal 285 ayat 1, UU 22/2009)
Nahhh sekarang apa ukurannya berisik/laik jalan bagi knalpot? Untuk menentukan laik jalan atau tidak, penegak hukum wajib mengikuti
PP No 80/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara alias SOP dalam memeriksa dan menindak alias menilang di jalan. Coba dibaca baik2 lagi 2 kalimat di atas.
Dimana:
(1) Petugas Pemeriksa wajib menggunakan peralatan pemeriksaan yang dapat dipindah-pindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa dalam melakukan pemeriksaan (Pasal 17).
Ingat ya WAJIB MENGGUNAKAN alat uji periksa kebisingan.
Kalau sekarang ini prakteknya langsung tilang bagaimana mas?
Petugas di lapangan bisa saja mengenakan tilang, tapi jika tanpa alat uji, itu melanggar perundang-undangan yang SPESIFIK MENGATUR TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENINDAKAN.
Mengapa pemerintah mengatur tata cara ini? AGAR TIDAK TERJADI PENYIMPANGAN DI JALAN.
Decibel meter atau alat uji kebisingan saat ini di pasaran sudah bisa dibeli dengan harga Rp. 1.5 juta. Mungkin kalau ada product China bisa lebih murah. Pembelian alat ini sebagai perlengkapan standard razia di jalan raya harganya tidak mahal untuk ukuran anggaran tahunan Operasi Zebra/Simpatik/Patuh yang di tingkat Polres (kabupaten) bisa mencapai 190 juta rupiah (sumber data: Rengiat 2017 Satker Polres). Anggaran pada Polresta atau Polrestabes akan lebih besar. Jikapun perlengkapan ini tidak dimiliki, petugas bisa bekerjasama dengan tim Kantor Lingkungan Hidup yang ada di tiap kota/kabupaten.
Kewajiban penggunaan alat periksa ini penting, agar penindakan memiliki dasar pelanggaran yang jelas. Kita tidak bisa menyatakan sebuah kendaraan melanggar batas emisi gas buang berdasarkan perkiraan visual. Hal yang sama dengan batas kebisingan.
KESIMPULAN:
Penggunaan alat uji kebisingan merupakan persyaratan dalam melakukan penindakan pelanggaran (tilang) knalpot aftermarket. Ini sudah diatur secara spesifik dan jelas dalam PP No 80/2012.
Petugas wajib menggunakan alat ini dengan beberapa pertimbangan:
- Kepatuhan terhadap aturan hukum
- Menghindari penyalahgunaan wewenang yang mencederai nama baik POLRI dan rasa keadilan di masyarakat
Solusi:
- Pengadaan alat periksa kebisingan/decibel meter sebagai perlengkapan standard operasi lantas. Harganya di kitaran 1.5 juta rupiah, untuk tingkat Polres masih sangat dimungkinkan. Biker yang merasa memiliki knalpot aftermarket dengan harga cukup signifikan ada baiknya juga melengkapi diri.
- Pengaturan knalpot aftermarket dengan di SNI kan. Ini demi kepastian hukum. Juga ya ampunnn masih banyak yg knalpot aftermarket yang asal cempreng berisik doang.
Dokumen PP ttg tata cara pemeriksaan dan tilang di jalan bisa diunduh di website Korlantas Polri
UPDATE 17 Mei 2020:
Link diatas ternyata sudah tidak aktif.
Berikut link alternatif utk dapat PP no. 80 tahun 2012 yang mengatur kewajiban menggunakan alat periksa kebisingan.
https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-pemerintah-80-tahun-2012
7LeopoldRegis7 
Kalau anda merasa tidak salah, jelaskan, dan minta bicara dengan pihak atasan. Catat identitas, jabatan dan satuan wilayahnya.
—–
dilapangan yg terjadi biasanya petugasnya yg arogan dan merasa benar….sik penting tilang disik mas…..silahkan jelaskan di pengadilan nanti….yg notabene di pengadilan pun pas sidang kita gak bisa membela diri lsng disodori dendanya……pun kalo mau “lurus” sidang pasti memakan/prosesnya berbelit dan lama….
kalo kayak gitu gimana om leo….
kita tetap tidak boleh melawan petugas scr fisik dan verbal. dokumentasikan dengan baik kejadian ini, ada baiknya memang ada gerakan bersama mengkoreksi ini.
kalo mau kita dokumentasikan (misalnya keluarin HP buat rekam) malah biasanya dianggap melawan petugas… ada action cam saja sama pak pol-nya kadang disuruh matiin…..soalnya mereka selalu (merasa) benar sebagai petugas hukum…..
:tepok jidat :
melakukan dokumentasi di tempat umum tidak melanggar UU. Kapolri sendiri yang minta utk didokumentasikan
yg jadi masalah 1th terakhir, petugas saat ini justru “makin runyam menabrak” UU yg sudah ditetapkan
dan ini banyak dilakukan para bintang yg skrang memimpin tampuk kepemimpinan…. dan adem ayem saja, sperti tdak ada kesalahan sama sekalj…. artine parah puoll…
Trus aku kudu piye 🤔
akhir nya keluar lagi artikel Bung Leo, selalu nunggu nih tiap pagi .. hehehhe
kemarin2 juga keluar, tapi urusannya kriminologi di koran, bukan otomotif hehehe
Haduhhh.. berat om leo berdebat dengan aparat polisi, yang ada digeruduk gerombolanya temenya aparat itu kalo pas kita debat.
bgmn pembawaan dan pemahaman kita ttg hukum, dr pengalaman saya, berpengaruh mas
ujutes om, kudu bijak kedua pihak emang
susahnya ya praktek di lapangan bisa 180 derajat
Mantap om penjelasannya secara gamblang..
Btw batas decible yg diperbolehkan brp om? Kalo berkenan tolong sekalian dilampirkan peraturannya om. Thx
ada di artikel baru saya masukkan
Makasih banyak mas Leo atas informasinya. Jujur, saya baru tahu info seperti ini. Hehe
https://beritamotor.net
kesimpulan artikelnya dijadikan surat terbuka/atau petisi aja om
Viral kan!!! Biar polisi pakai UU nya dengan benar.. Mantaaab om
Untuk mengukur tingkat kebisingan knalpot, biasanya yang diukur pada saat mesin idle atau yang digeber smpai max rpm?
kalau di Australi pada 5000RPM. Di Indonesia dengan uji dinamis motor lewat pada kecepatan 50km/jam.
Suwun infone om
http://bikermendowan.id/2018/05/22/modifikasi-yamaha-xmax-250-janda-edition-bikin-senut-senut/
Om tanya kn skarang lg ngtren motor2 basic legenda atau gl di modif classic c70 atau cb100 nah modifikasi sprti it melanggar gk om..??
kalau bore up atau merubah dimensi atau kapasitas angkut harus uji ulang bro
Uji kemana dan Uji seperti apa ?
sip dah gw jepret pasal 17 nya hehe
==========
ternyata segini jumlahnya
Akhir tahun lalu ribut ama polisi di kota bogor waktu kena tilang karena pakai knalpot racing. padahal knalpot ori impor bahan karbon. alasan polisi nilangnya karena berisik. saya tanyain indikator berisiknya apa katanya kalau orang ada orang yang bilang berisik ya berarti bisa ditilang. SUEEEEK. makasih om, saya ambil gambar pasal 17nya. saya undunh juga peraturan nya. termasuk pasal 211 ama 212. kalau-kalau nanti dikriminalisasi dengan alasan melawan, hehe
“Saya sering kali menemukan di jalan knalpot aftermarket yang ampun dah berisik banget. Suaranya aja kenceng berisik, tapi motor ga lewat-lewat. Tambah lagi dibleyer-bleyer. Kelakuan biker seperti ini yang bikin rusak citra knalpot aftermarket dan dijadikan alasan bagi petugas untuk menilang.”
Yang sperti itu masih sliweran
giliran yang riding pake akrapovic ori berjuta juta dengan riset yang mahal suara ngebass adem, kena tilang, bahkan beberapa di SITA, minta ditunjukan DB meter alasannya gak punya,
wuaduh.
LUPAKAN kalo masih ingin dicitranya baik, wong tidak menunjukan sama skali ingin dicitrakan positif.
Thanks om leo.. penjelasannya sangat mudah dimengerti untuk orang awam seperti saya.
mau nanya om
Kalo kita sudah argumen sesuai dengan aturan seperti yang om Leo cantumkan di atas, tetapi petugas tidak menganggapi dan bersikeras untuk tilang,
apa yang harus kita lakukan tanpa melanggar hukum om?
thanks
kalau polisi di kota saya ini udh nerapin aturan testing suara motor, kalau berisik ya kena tilang, tempo hari saya kena razia, karena surat moge saya lengkap aman dah dari tilang, tapi polisi kemudian lihat knalpot motor sy, trs di test suara nya lewat 5rb rpm sambil bleyer bleyer (polisi ny sendiri yg test), akhirnya sy dipersilahkan lewat krn suara knalpotny msh sesuai ambang batas kebisingan
Mungkin memang sebaiknya ada gerakan bersama dr temen2 bikers untuk meluruskan masalah ini
Tentunya juga perlu dukungan dr pihak2 yang paham dengan kondisi dan dasar2 hukumnya (contohnya om leo ini)
Supaya kalau benar2 d bawa ke ranah hukum, temen2 bikers bisa berargumen dengan tepat dan tidak menyebabkan blunder kedepannya
betul bro, perlu ada langkah bersama agar aturan dan penerapannya tegak lurus
Mudah2an didengar oleh Yth Bapak2 dari POLRI dan pihak terkait ya Om, misalkan disuruh uji knalpot ke KLH (semacam KIR gitu) ane juga siap kok asal diijinin pake knalpot aftermarket. Kami bikers juga pengen tenang dijalan, sesuai peraturan.
Nice artikel Om Leo.
yup, selain menguntungkan para bikers, bisa juga menambah pemasukan kas negara dari uji knalpot ini.
@Profit????
sayangnya sejumlah oknum lebih memilih menambah pemasukan ke kantong pribadi daripada masuk ke kas negara. saya yakin bukan mereka ga punya dB meter, tapi memang ga mau bawa/pakai.
kalo semua argumen yg kita keluarin ga dihiraukan,dan tetep ditilang…lalu apa langkah kita untuk mengoreksi?
sbgai contoh kita sudah dokumentasikan lalu kita bawa kemana? dan apakah petugasnya tidak kena sanksi krena pelnggaran sop tilang?
selama ini ujung2nya sebarin lewat medsos aja…lalu pimpinannya minta maaf dan selesai sudah
Om Leo yang baik,
sepengetahuan saya regulasi dari KLH yang Om Leo sebutkan adalah:
a. untuk kendaraan tipe baru (uji tipe) sedangkan yg sudah di tangan konsumen belum terbit.
b. pengujian dilakukan saat kendaraan bergerak, dengan alat dan test site yang spesifik.
pada umumnya kendaraan yg sudah di tangan konsumen pengukurannya dilakukan pada saat kondisi kendaraan berhenti.
Catatan: alat uji (sound level meter) yang digunakan harus memenuhi klasifikasi standar Class 1 IEC61672 yang sepertinya tidak bisa diperoleh dengan harga 1,5jutaan. CMIIW 🙂
iya betul. Hanya itu acuan mengenai batasan desibel yang ada. Jadi andaikatapun petugas menilai knalpot berisik, acuan terdekat yg ada hanya itu. Betul itu tes dinamik pada kecepatan 3/4 maksimal sekitar 50km/jam pada gigi 3. Detail teknisnya ada di Permen.
Pingback: Polemik knalpot aftermarket (Racing) dan pendapat Blogger senior Om Leopold Sudaryono mengenai konsekuensi hukum bagi motor dengan knalpot aftermarket (Racing) tersebut | DJBikers
Ada tu Polisi di magelang ada yg make knalpot brisik.
Sama komandannya malah di bela2in…
Sempet vital bbrp waktu yg lalu..
Giliran org sipil langsung ditilang, sita, musnahin di tempat.. kan asu.
Aneh.
Makasih om ganteng, besok2 ada polisi razia gara2 knalpot saya ta kasih unjuk foto om leo…
Eh maksudnya dokumen PP nya……
Ekekekke
Nah setuju bgt om Leopold. Artinya petugas tidak semena2 & seenaknya aja dlm melakukan tilang mslh knalpot. Jgn mentang2 aparat, merasa paling tahu & benar tentang aturan utamanya lalu lintas.
mtr Vespa yg udh dimodifikasi 3-4 meter dgn ban bnyk yg memakai kerudung atap telanjang knalpot berisik tanpa lampu dpn tdk pernah ditilang Mlh keliaran dijln pdhl sgt membahayakan Gmn nih polisi
Klo sidang tilang itu sebetul nya kita didampingi pengacara yg khusus ditunjuk ga sih um? Pernah debat2 ujung2 nya komandan nya cuma bilang “ya sudah sekarang ditilang dlu aj nanti debat nya pas sidang”. Padahal klo sidang cuma langsung d panggil terus disebutkan denda tilang aj ga ada proses pembelaan dan ga ada polisi yg nilang nya. Itu harus nya gmn um?
Harusnya motor keluar dr pabrik gak usah dimodif , selesai perkara …. gak usah mikir apa2 lagi , tinggal lengkapi sim stnk dan patuh rambu lantas …. beres
What ?
Om Leo, bagaimana dengan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU Lalu Lintas”). Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengendara motor yang membawa kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (di antaranya knalpot) akan ditindak.
Isinya: “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”
Jadi meskipun knalpot aftermarket tidak berisik, knalpot tsb masih bisa ditilang karena belum memiliki surat lulus uji persyaratan teknis dari Dinas Perhubungan ???
Trus klo lampu gmn um? Kan klo putus ganti tuh, nah ganti part nya kan blm d uji dishub tuh, trus d tilang ga?
At last.. muncul juga di tikungan..😅, lama ditunggu artikelnya bro Leo 👍..
Sangat bermanfaat..
Menurut saya yang sering terlewat mengenai knalpot aftermarket adalah masalah emisi gas buang. Knalpot oem di desain (engineered) sedemikian rupa bukan hanya perihal menekan kebisingan suara namun juga menekan emisi gas buang serendah mungkin. Hal ini bisa dilihat dari ukuran catalytic converter yang makin hari makin besar, dan penerapan peraturan emisi kendaraan bermotor yang semakin ketat khususnya di eropa (tahun 2020 akan diterapkan euro 5 yang jauh lebih ketat daripada euro 4). Pada pasal 17 ayat 3b pun disebut alat uji emisi gas buang sebagai salah satu alat penentu layak jalannya suatu kendaraan. Sehingga bisa jadi suatu knalpot aftermarket tidak masalah secara kebisingan,namun masalah secara gas buang. Jadi kesimpulannya lebih baik semua standar sehingga semua aman semua nyaman. CMIIW, mari berdiskusi, maaf panjang lebar om leo,salam.
Kalo bener mau ditegakkan aturan emisi gas buang, yang maksudnya apabila gas buang melebihi aturan maka tidak laik jalan, saya yakin jalanan di indoneia langsung sepi
bukan soal ganti knalpot aja, yg knalpot nya standart pun pasti buanyak yg kena, bus kota, bajaj, mobil2 diesel (bukan terbaru), metro mini, motor 2tak, mobil2 yg usia nya 10 thn ++ (yg tidak begitu sehat)
pasti tidak ada yang sesuai aturan.
Halo Pak leo..terkait aturan ganjil genap yg akan di perluas tidak hanya di daerah sudirman….apakah posisi pengguna jalan tidak bisa mengajukan tuntutan hukum atau memang posisi pemerintah dalam menerapkan aturan itu sudah kuat secara hukum …krn perluasan ganjil genap ini sangat merugikan dan menyulitkan karena ga semua kendaraan umum yg layak tersedia…kita semua bayar pajak
pasal 1. polisi selalu benar,
pasal 2 : kalo polisi salah,kembali ke pasal 1
mirip2 cewe ya.
polisinya cewe, kelar idup lo
wkwkwkkw
Iku berlaku nek pulisine sehat pikirane lan resik atine om… Nuwun sewu, kebanyakan yg saya jumpai nek ono razia, pulisine mung golek kesalahan pengendara sing ujunge tilang. Mengko nek bar tilang mesti ditawani meh titip po mas? Ujunge kabeh iku duit om. Po meneh meh lebaran. Akeh banget razia, lha wong butuh duit. Iku semua karena berawal seko ati sing ora resik, pengene sing haram terus… Wes mugo2 pulisine do tobat kabeh… Amin…
Kalian itu kenapa sih repot ganti knalpot ? Standard aja napa ? Buat beli susu anakmu ….. standard aja napa ???? Saya berpihak ke polisi saja , hancurkan para pemakai knalpot TIDAK STANDARD ….
Standard disini konteksnya apa? Apa standard sesuai yang pabrikan keluarkan?
Kalau gitu kenapa cuma kenalpot? kok gak sekalian menyeluruh ke semua part? Padahal kenalpot hanya satu dari sekian part dalam motor, jadi semua part harus beli sesuai dengan yang dikeluarkan pabrikan
Beli part yang dikeluarkan pabrikan, jangan beli KW
Maaf nih bro, kalo untuk modif dll kan itu tergantung selera, ada orang yang pengen standar, ada yg pengen ganti, kalo misalnya gaboleh sama sekali ganti apapun kenapa pemerintah ga bikin peraturan: “segala kendaraan bermotor harus standar dari pabrikan tidak boleh ada part yang ditambah/diganti”, kenapa malah bikin peraturan yang menurut saya kurang jelas dan terlalu gampang disalah gunakan, ato kalo misalnya gaboleh ganti knalpot, kenapa ga pabrik knalpot di indonesia ditutup dan dilarang buka? Kenapa pemerintah ga skalian gencar nutup pabrik knalpot kyk nutup pabrik narkoba?
Tapi kadang dilapangannya itu keadaannya berbeda. Apa perlu di buatkan perpres nih Om ?? 😂 kan pak de juga biker 😁
Sangat bermanfaat sekali om leo. Isi tulisan netral sekali dan bisa digunakan dalam sudut pandang kedua belah pihak. Semoga kedepan ada kejelasan untuk peraturan ini. Pernah liat taggar di instagram biker yang berbunnyi “Loud pipes save life”.
Koreksi lewat suara .sebaik2nya dan seproduktipnya orang tidak pernah luput dari kekeliruan .angka kebisingan segitu apa gk terlalu senyap ,apa gk terlalu bahaya .klo yg saya perhatikan kecelakaan yg terjadi kebanyakan melibatkan ..
Seharusnya knalpot racing dibolehkan untuk misal CC 250 up, alasannya okelah suara kenceng tapi motor juga kenceng. CC dibawah itu cuman berisik doang, kenceng kagak.
Duh Polkis kok main tilang2 aja, sekalian tutup aja tuh pabrik knalpot aftermarket dan penjualannya dilarang.
Suara Kenceng tapi Motor juga kenceng 🤣 itu malah aturan yang aneh
Di eropa yang super ketat tentang kebisingan dan emisi aja 125cc banyak knalpot aftermarket yang bertebaran
karena apa? Karena disana ATURANnya JELAS, ada aturan Road Legal
nah kalau disini knalpot aftermatket di generalisasi dengan sebutan Knalpot Racing
Padahal banyak “Knalpot Racing” yang “Road Legal” disini
sekenceng2nya suara knalpot motor 250 kebawah asal dipasang DB killer pasti suaranya gak akan mengganggu, masih sangat jauh dari ambang batas kebisingan
Klo definisi menghambat petugas bagaimana om?
Perubahan dimensi adalah merubah ukuran sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor. Pasal 54 PP 55/2012 mengatur sampai ke milimeter maksimum. Dalam bagian penjelasan kendaraan hanya boleh ditambah dimensinya 50 mm ke kiri atau ke kanan.
********************************************
Ukurannya dari setang atau dari bodi om?
Yg modif setang fatbar gimana om? Nambah ke depan atau kebelakang ga ada aturannya ya om..
————–
Perubahan pada daya angkut adalah dengan dengan menambah jarak/merubah material sumbu kendaraan untuk memperbesar daya angkut kendaraan.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Berarti selama daya angkut sama dg spek pabrik, tp ganti material swingarm dan lebih panjang gpp ya om?
Misal motor bebek modif monkey / z pro/groom berarti sah ya om,ga nambah lebar,ga nambah cc, ga nambah daya angkut..ga perlu uji type. knalpot ga berisik perlengkapan semua ada berarti ga bisa ditilang. Motor custom berarti aman ya om?
itu 50mm kayaknya maksimalnya ya, jadi tetap harus melakukan uji tipe, walupun lebih kecil, tapi kan sudah merubah dimensi
Kang Leo klo kita pakai aplikasi decible meter bisa dijadikan alat/ tolak ukur menghitung suara knalpot kita?
Terima kasih
Sekarang operasi Knalpot aftermarket semakin marak. Pendindakan tanda decibel meter pun sudah biasa. Yg terjadi di Lapangan adalah mendindak semua motor yg menggunakan knalpot aftermarket, tanpa peduli dipasang DB killer kah, suara merdu seperti maudy ayunda. Bentuk dan fisik knalpot tidak dari Pabrik langsung ditilang dan disita. Itu definisi knalpot broong/Racing bagi aparat. Nah, apakah penindakan seperti itu dibenarkan oleh hukum?? Apa lagi rider sudah membawa surat2 lengkap. Monggo kita diskusi.
Sayangnya masih banyak masyarakat indonesia yg belum ngerti tentang perbedaan knalpot aftermarket dan racing, percuma juga bro dbnya udh sesuai standar, seringnya semua knalpot aftermarket dimata polisi adalah knalpot racing dan itu selalu aja jadi alesan buat mereka nilang
betul, walaupun asli saya juga sering emosi dengan motor knalpot racing abal2.
Pak, terima kasih sekali artikel ini sangat memberikan literasi.
Apakah ada lanjutan artikel perihal penyitaan/pemusnahan knalpot pak? Mohon infonya.
Terima kasih.
http://korlantas.polri.go.id/peraturan-pemerintah-no-80-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
Linknya not found om leo
Hehehe waktu itu sih masih ada. Sebentar saya cari sumber lain
Nice share om leo
makasih mas
Terima kasih pencerahannya. Saatnya kita juga melek Hukum. Karena hukum kita yg buat melalui DPR.
betul bro