Uji Coba Pelarangan Kendaraan Sudirman-Kuningan Kenapa Tidak Bergantian Motor dan Mobil Saja? Apakah ini Kebijakan yang Adil?

 

Pemda DKI akan memulai pelarangan kendaraan roda dua melintas di jalur Sudirman dan Kuningan. Tepatkah kebijakan ini?

motor-dilarang-masuk

 

 

Kebijakan ini menurut saya mengabaikan dua dari tiga prinsip dasar kebijakan publik: kemanfaatan, efisiensi dan keadilan social. Efisien memang, karena cukup dengan melarang kendaraan bermotor masuk. Tidak diperlukan fasilitasi lain. Cukup dengan melarang.

 

Namun bagaimana dengan prinsip kemanfaatan dan keadilan sosial?

 

Motor yang lewat di jalur Sudirman dan Kuningan hampir semuanya bukanlah motor yang sedang iseng-iseng lewat daripada bengong di rumah.

Pengguna motor yang lewat di jalan itu adalah:

  1. Pekerja yang bekerja di jalur itu atau harus melalui jalur itu.
  2. Penyedia layanan pengiriman barang/dokumen alias kurir
  3. Penyedia layanan angkutan orang alias ojek

 

Mereka yang melalui jalan ini memiliki fungsi produksi. Bukan hanya bagi nafkah mereka dan keluarga namun juga bagi proses produksi yang lebih luas.

 

Apakah Pemda DKI sudah menghitung cost tambahan yang muncul akibat pelarangan ini, Baik bagi pengguna roda dua maupun sector ekonomi di wilayah itu? Mana dokumen studinya? Apakah benar nilai kemanfaatannya lebih besar dibanding kerugiannya?

 

Apakah Pemda DKI sadar bahwa sepeda motor adalah jumlah pembayar pajak kendaraan bermotor (PKB) terbesar (lebih dari 74%) namun justru dibatasi aksesnya?

Sampai saat ini tidak ada dokumen kajian teknis, apalagi naskah akademik yang jadi prasyarat pembentukan peraturan daerah/gubernur, yang bisa diakses publik.

Pemda DKI mengajukan dua alasan pelarangan ini: untuk mengurangi kemacetan dan untuk mendorong penggunaan kendaraan umum.

 

Mana dokumen studi yang menunjukkan sumber kemacetan adalah kendaraan roda dua? Mari kita bedah dan telaah.

 

Dan saya super amat sangat setuju kalau prioritas untuk kendaraan umum.

Untuk itu usulan saya sederhana: Uji coba pelarangan jalur Sudirman dan Kuningan bergantian antara motor dan mobil. Tanggal ganjil mobil dilarang lewat, tanggal genap gentian motor yang dilarang lewat. Mari kita lihat lebih lancar mana jalan raya.

 

Wahh mas Leo, ya engga mungkin dong, para pengambil keputusan kan pada naik mobil!

Lalu motor yang jadi kambing hitam dan harus berkorban?

 

Wah mas Leo, kan motor banyak yang melanggar lalu lintas! Wajar kalau dilarang!

Kalau logikanya begitu hampir semua kendaraan umum itu pelanggar lalu lintas nomer 1. Mesti dilarang juga?

 

Keputusan Pemda DKI membatasi jalur Sudirman dan Kuningan berlaku efektif paling lambat Oktober 2017 menurut saya terburu-buru dan tanpa dasar kemanfaatan dan keadilan social yang bisa dipertanggungjawabkan pada publik.

 

Mengapa dipaksakan harus efektif paling lambat Oktober 2017?

Sebagai pendukung Badja dan dibela-belain pulang ke Indonesia hanya untuk nyoblos nomer dua, saya harap Pemda DKI menerapkan ini bukan karena mengejar pergantian gubernur ya. Sangat disayangkan kalau begitu.

 

 

 

 

 

 

 

Iklan

66 thoughts on “Uji Coba Pelarangan Kendaraan Sudirman-Kuningan Kenapa Tidak Bergantian Motor dan Mobil Saja? Apakah ini Kebijakan yang Adil?

  1. Hmm….I see CLASS ACTION ahead…. tapi saya lonewolf.. masak saya sendiri melintangin motor dijalan.. bisa kena sidekick nanti… 😅

  2. Tulisan yg menarik om Leo… IMO saat ini blognya om Leo satu2nya yg masih konsisten membuat tulisan2 yg berbobot walaupun di sela2 kesibukan om yg pastinya menyita waktu. Keep up the good work om. Sukses selalu.

  3. tulisan ini ga akan mampu berbicara karena belum ada jadi viral, akhirnya tulisan yg berbobot ini hanya bisa menjadi pendapat pribadi karena masyarakat kita yg terlalu lama diberi ketidakadilan oleh pemerintah, akhirnya rakyatnya tidak peduli lagi kalo sedang mendapat ketidakadilan.

  4. Mas leo, izin kasih tanggapan pribadi dalam bentuk tulisan ya. Maaf kalau kepanjangan hehe :

    PERLUASAN KEBIJAKAN LARANGAN R2 MELINTAS DI JALUR PROTOKOL, JAKARTA EMANG BUAT ORANG KAYA

    Mulai 12 september sampai 10 oktober akan diadakan ujicoba pelarangan kendaraan roda 2, dan mulai 11 oktober nambah lagi jalur yang gaboleh dilewatin kendaraan penyumbang pajak terbesar kendaraan bermotor. Dari bundaran senayan sampai bunderan hi, setelah sebelumnya dari jalan medan merdeka barat sampai bunderan hi. Pemda beralasan untuk mengurangi kemacetan dan untuk mendorong penggunaan kendaraan umum.

    Kenapa motor lagi yang dilarang? Apa motor yang membuat kemacetan? Jumlah pengguna motor emang banyak, tapi sebanyak-banyaknya motor yang lewat gaakan membuat jalan menjadi stuck. Lagipula pemotor yg lewat jalan itu tentu mayoritas bukan orang yg iseng gabut terus lewat jalan itu. Mereka pekerja yang memang bekerja dijalan itu, mereka kurir yg mengirim dokumen di jalan itu, mereka ojek yg mencari penumpang dijalan itu, dan mereka penjabat yg lewat jalan itu menggunakan motor karena gamau bikin macet akibat 1 alphard diisi 2 orang aja.

    Tentu pekerja yg menggunakan motor dijalan itu karena kerja dijalan itu punya alasan. Mereka memilih motor karena lebih hemat biaya. Mereka memilih motor karena angkutan umum masih kacau. Naik commuterline dan transjakarta di jam berangkat dan pulang kerja sangat menyiksa, belum seringnya ngaret angkutan itu. Dan semurah-murahnya transportasi publik tetap lebih murah pake motor..

    Apa motor yg buat kemacetan? Bukannya angkutan umum macam angkot ngetem sembarangan yg buat macet? Bukannya mobil pribadi yg buat macet? Banyak mobil yg kapasitasnya 7 penumpang cuma diisi 1-2 penumpang. Dimensi 1 mobil bisa untuk 4 motor. Tol yg isinya mobil aja sering macet.

    Kenapa motor aja yg dilarang? Kenapa mobil pribadi gaikut dilarang atau minimal kebijakan itu diterapkan secara bergantian? Apa karena pengguna motor kebanyakan dari masyarakat berpenghasilan pas-pasan? Apa karena pengguna motor kebanyakan orang dengan tingkat kekritisan yg gaseberapa? Apa karena pengguna motor bukan penjabat yg gamerasakan kerja naik motor? Apa karena pengguna motor bukan pengambil kebijakan terkait yg gamerasakan naik motor?

    Stakeholder kita terlalu ambil jalan termudah, gapeduli dampak buat yang terkena dampak. Bukan gamungkin dimasa mendatang semua jalan protokol di jakarta dilarang dilintasi kendaraan roda 2. Bukan gamungkin dimasa mendatang wilayah sekitar jakarta ikut menerapkan aturan itu. Bahkan BPTJ sudah merekomendasikan perluasan jalur larangan di wilayah bodetabek.

    Pada akhirnya yg mampu saja yg gaterdampak kebijakan itu. Semoga masyarakat makin mampu finansial biar bisa beli mobil, biar bisa kerja bawa mobil menggantikan motor, biar jalan makin macet karena mobil, biar motor gadikambinghitamkan terus.

  5. saya punya mobil. tapi saya milih bekerja naik motor. kantor saya di jakarta pusat. kalo gini, bisa bikin frustasi orang yang memilih bekerja naik motor.

  6. Saya baru dengar kemarin di radio di Surabaya. Scr resmi alasan pelarangan utk mengurangi macet & ruwet di Jkt. Kok bisa mereka artikan R2 begitu? Paling jg utk gengsi, di ibukota harus kelihatan pake mobil semua. R4 ato lebih lah yg makan bnyk ruang dan menuntut pemborosan dng pengembangan infrastruktur. Lalu yg baru/hanya mampu pny R2 bgmn? Beli mobil ato tersingkir? Tranportasi umum? Sdh memadai kah?

  7. banyak pemilik mobil yang menggunakan sepeda motor melewati jalur ini.. akhirnya mereka harus kembali menggunakan mobil.. coba nanti dilihat apakah semakin lancar apa tambah macet.
    secara teori luasan mobil mebutuhkan lahan yg lebih besar dari sepeda motor.. kalo satu orang satu mobil….. hitung ndiri ya

  8. Adakah motif politik kah? Masalahnya bulan oktober itu pelantikan gubernur baru,, ini akan jadi bumerang bagi gubernur baru,, kalo nyabut kebijakan ini pasti di serang habis”an sama pendukung no.2 dan kalo kebijakan ini gk dicabut bisa di kritis sama pendukungnya sendiri..

    Mana nih yg sering teriak” saya Indonesia,, saya pancasila,, tapi kok salah satu butir dari pancasila tsb malah tidak terpenuhi,,

  9. Apa semua ini ada kaitannya dengan iklan Meikarta yang sangat-sangat masive sehingga dari iklan itu akan tergambarkan betapa yang dibayangkan di iklan tsb adalah benar kalau jakarta adalah kota yang penuh semrawut, kumuh, macet, dan begitu ramainya pengendara sepeda motor, jadi seakan ingin bercerita jakarta dengan aturan pelarangan sepeda motor akan seperti yang dibayangkan dan Meikarta lah kota yang aman, lancar, bersih dsb.

    maaf lho ya kalau analogi ini tidak nyambung sama sekali

  10. Memang lucu kalo liat peraturannya. Motor dilarang lewat, tapi mobil masih melenggang. Secara, kalo dilihat, dengan sangat jelas kalo mobil punya dimensi yang jauh lebih besar dari motor.
    Pemerintah beralasan, motor ga boleh lewat supaya beralih naik kendaraan umum. Trus yang naik mobil, disuruh tetep naik mobil gitu? Padahal, ga semua orang naik motor, bukan berarti ga punya mobil. Bisa kebayang, kalo semua orang pada naik mobil nantinya. Dagelan tenan.. Mau ngatasin macet, tapi LCGC / mobil murah malah ada.. ckckckckck

  11. Nah, suara gw sangat terwakili dengan artikel mas Leo ini, sebagai seorang biker dan warga yg tinggal di pusat jakarta dan bekerja di jakarta selatan, menggunakan motor untuk aktivitas harian.

    Rute yg gw lewati via : imam bonjol – sudirman – antasari.

    Kira2 mas Leo bisa gak bantu untuk bicara ke pemprov dki supaya kebijakan ini di bisa pertimbangkan ulang..? sukur2 bisa pelarangan secara bergantian spt artikel ini biar bisa memenuhi rasa keadilan sesama pengguna jalan, hehe…

    Btw salam kenal mas, pertama komen di blog sampean, selama ini silent reader.

    -Salam Badja-

  12. IMHO.
    coba liat di jalan protokol. ada 3 lajur, pasti 2 lajur dipakai untuk mobil, 1 lajur paling kiri dipakai angkutan umum roda 4 atau lebih. sepeda motor? nyempil di lajur paling kiri atau berada diantara mobil.
    dengan pemandangan seperti itu, siapa kira2 yang bikin macet? kalau ane bilang sih roda 4 ya.
    di surabaya waktu jam sibuk, di jalan protokol darmo dan mayjend sungkono diterapkan motor pakai lajur paling kiri. 2 lajur lainnya untuk mobil. ya lancar2 aja itu trafiic. malah kadang lebih macet lajur mobil.

  13. Yap setuju sama ide om leo, ganjil untuk motor genap untuk mobil pribadi. Atau sebaliknya.

    Ngawasinnya si pak polisi jg jauh lebih mudah dibanding ganjil genap.

  14. Ping balik: Pembatasan motor dijalan protokol jakarta | ngopi sore

  15. setuju,,,, tidak pancasilais,,BAGUSTU sehari mobil sehari motor liat macetan mana kecuali plat kuning / taksi plat hitam dilarang(kuningkandulu platnya)

  16. judule Anti Pancasila, sila ke 5.
    nais inpo om leo. jadi tambah kuat hati ini utk berkata “sngt tidak Setuju” pembatasan akses spda motor. gmn org bekasi ke daerah sudirman, naik motor ribet mesti transit parkir lanjut pake busway, naik busway langsung dari rumah gak bisa mesti naik ojek dulu sampe ke halte, dah gitu transit2, naik KRL udah ky ikan asin, naik angkutan umum gak sampe2 rawan copet jambret,kampret.

    kasihan yg cari nafkah pake spd motor spt Ojek OL kurir, cari kerja yg lain susah dah dpt kerja aksesnya dibatasi.

  17. Media massa tidak berpihak, ayo ramai kan di social media!
    Pengendara motor rata2 lom aware mengenai hal ini, mereka manut aja dan hanya berkeluh kesah di hati dan di teman2nya saja.
    Karena biasanya memang kalangan menengah kebawah, padahal ini kebijakan dzalim terhadap mereka

    ijin ane share di facebook om

  18. Om Leo, IMO petisinya kurang kalo cuma ditujukan ke Pemda DKI dan Gubernur DKI. Bisa ditujukan juga ke Dishub, Kemenhub, BTPJ, karena beberapa waku ini juga muncul wacana pelarangan motor di kota-kota satelit (Bodetabek) oleh BTPJ.

    • saya awalnya berpikir ke Dishub tapi sepertinya mending langsung ke bosnya Kadishub. Utk Kemenhub ada kemungkinan dilempar ke bawah lagi. BTPJ patut dipertimbangkan bro. Thansk ya

  19. “Apakah Pemda DKI sadar bahwa sepeda motor adalah jumlah pembayar pajak kendaraan bermotor (PKB) terbesar (lebih dari 74%) namun justru dibatasi aksesnya”

    IRONI…

  20. jadi inget doa seorang politisi di sidang tahunan MPR 2016 “~kekuasaan yang bukan untuk memajukan dan melindungi rakyat ini, tapi seakan-akan arogansi kekuatan berhadap-hadapan dengan kebutuhan rakyat”

    dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat? 74% bayar pajak motor malah didiskriminasi.
    harusnya yang bikin peraturan ini teriakkan slogan ” saya Indonesia, saya catursila!”

  21. Class Action mas udah dari kapan saya usulkan….itu yang gugat ke MA soal tarif taxi online aja bisa menang kok. Sebagai warga yang taat hukum disanalah kesempatan kita. Tentu ditunjang data2 valid karena pemda konon buat keputusannya dengan ditunjang data dari konsultan.

  22. Ping balik: Uji Coba Pelarangan Kendaraan Sudirman-Kuningan Kenapa Tidak Bergantian Motor dan Mobil Saja? Apakah ini Kebijakan yang Adil? | Anak Jalanan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s