Kemarin sore (5/8) KADISHUB DKI, Andri Yansyah, menyampaikan pelarangan sepeda motor rencananya akan diperluas hingga Bundaran Senayan.
“Tahun ini (diterapkan),” ujar Andri, kepada Kompas.com, Sabtu (5/8/2017). Namun, Andri belum dapat memastikan bulan apa penerapannya.
Apa landasan pertimbangannya?
Sayangnya di dalam berita tidak dijelaskan apa dasar pertimbangannya. Hanya disampaikan bahwa minggu ini akan dilakukan FGD (Focus Group Discussion)
“yang akan melibatkan seluruh stakeholder terkait, seperti Dewan Transportasi Kota Jakarta, Kepolisian, akademisi, komunitas dan pengamat transportasi. Kegiatan ini akan digelar Selasa (8/8) pekan depan di kantor BPTJ, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan.
“Ada tiga agenda yang dibahas. Pertama soal perluasan pelarangan kendaraan roda dua. Kedua perluasan ganjil genap ke Rasuna Said dan ketiga mengatasi kemacetan MT Haryono,” katanya, “
Saya coba buka link dari 4 media lain juga tidak ada penjelasan mengenai dasar pertimbangan yang menyertai pernyataan ini.
Apabila kita melihat ke pernyataan-pernyataan PEMDA DKI sebelum kemarin ada beberapa alasan yang pernah diajukan:
- Karena ERP (electronic road pricing) akan diberlakukan. ERP ini seperti pengenaan biaya tambahan bagi kendaraan yang akan melintas di jalur padat. Ini saya alami saat tinggal di UK. Semua kendaraan yang memasuki tengah kota London akan dicharge tambahan berdasarkan plat nomer. Di London, motor tetap diperbolehkan masuk. Apakah di ruas MH THamrin-Bundaran Senayan ERP akan dilaksanakan. Apakah tidak mungkin motor ikut dalam skema ERP itu?
- Karena akan dibangun trotar selebar 10 meter, dan untuk mencegah motor naik ke trotoar karenanya motor akan dilarang masuk. Menurut saya sih ada rekayasa teknis yang memungkinkan motor tidak bisa naik ke trotoar. Butuh dana tambahan, ya wajar, tapi manfaat ekonomi yang didapat pekerja, kurir, pengguna jalan utk keperluan produktif juga jauh lebih besar apabila tetap bisa menggunakan ruas jalan penting ini.
- Untuk mengurangi kemacetan. Saya kira belum ada studi yang membandingkan rasio volume angkut orang yang dibawa motor dan mobil pada ruas jalan dan waktu yang sama PLUS rasio luas permukaan jalan yang dibutuhkan. Studi sebagai dasar kebijakan ini penting karena akan menunjukkan dalam simulasi apakah pelarangan tersebut tepat sasaran.
saat uji coba di Thamrin. Apa yg salah di foto ini?
Ini bukan pernyataan resmi Pemda DKI, tapi pernyataan sering beredar di media sosial: karena Perilaku pesepeda motor yang kerap melanggar aturan. Saya kira ini memang masalah yang besar. Sebagai pengendara motor dan mobil, saya juga merasa sangat terganggu. Namun solusi dari masalah perilaku yang buruk ini bukanlah dengan membatasi akses. Bakat melanggar lalu lintas itu sudah menyebar luas karena banyak orang yang tidak bisa bawa kendaraan dengan benar DAN tidak tahu aturan lalu lintas TAPI mereka bisa berada di jalan raya. Karena nekad tanpa SIM ataupun entah bagaimana caranya bisa mendapat SIM. Dan itu menjangkit sebenarnya bukan hanya pengguna sepeda motor tapi juga mobil. Frekwensinya jauh lebih tinggi di motor karena motor lebih fleksibel bermanuver dan mengandalkan mental rombongan.
Pihak DPRD DKI sudah menghimbau Pemda untuk berkonsultasi dengan DPRD sebelum menerapkan aturan itu. Saya juga sangat berharap PEMDA DKI bersedia membuka kepada public informasi atau dokumen pertimbangan yang digunakan sehingga pelarangan itu perlu dilakukan.
Ingat, setiap kebijakan public itu memiliki setidaknya tiga komponen: Kemanfaatan, efisiensi dan keadilan social. Pemda DKI perlu mempertimbangkan dengan baik dampak ekonomi yang akan ditanggung pengguna kendaraan/pelaku usaha yang dilarang melintas. Bukan saja pada individu namun sektor ekonomi yang membutuhkan sepeda motor di jalur itu. Ingat jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak 74%nya adalah sepeda motor. Mereka juga selayaknya harus dipikirkan kepentingannya.
- Apakah sudah dipikirkan jalur alternative yang parallel dengan lintasan yang dilarang?
- Apakah pelarangan dan pengalihan arus itu tidak justru memindahkan dan memperburuk masalah kemacetan?
- Kalaupun memang dari pertimbangan yang terbuka memang pemotor wajib dilarang masuk, apakah tidak sebaiknya diterapkan pelarangan terbatas. Baik dari segi jam pelarangan maupun plat genap ganjil atau pembatasan yang lain?
Jaringan jalan raya itu seperti jaringan darah organ tubuh. Tidak fragmented. Merekayasa arus di satu tempat akan berpengaruh di lokasi yang lain.
Ngomong-ngomong komunitas mana nih yang dipanggil ikut FGD selasa depan?
Bagaimana menurut sobat biker rencana kebijakan ini?
Sumber:
http://femaleradio.co.id/female-info/jakartas-info/3186-perluasan-larangan-sepeda-motor-tunggu-erp
7LeopoldRegis7 
Ibu kota mulai ruwet enak di kabupaten kecil gini, ya mulai macet sih tapi di enakin aja
Salam satu aspal om leo
Waduh saya sebagai yg baru hanya bisa pergi dengan motoran…ke jakarta itu ketujuan kesini kesini itu tau tapi nama jalan yg dilewati g tau hahahaha tambah ngeri
Tiba tiba lg jalan di stop kan ngeri…hahahaha
matanya dipake gan buat baca rambu.. kan ada tanda motor dicoret
Pasal 33 UUD 1945 masih di pakai gak sih :
ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan,
ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara,
ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan
ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
– Mobil kena ganjil genap.
– Motor kena pembatasan area beroperasi.
Peraturan kedunya sama-sama diberlakukan dijam-jam tertentu. (kecuali larangan pemotor naik JLNT yang berlaku 24 jam).
Fair sih menurut saya.
Utk mobil: ganjil genap itu hanya berlaku pada jam tertentu. Dan Hanya sekali dalam tiap dua hari kerja.
Sementara motor: 24 jam setiap hari tidak boleh. CMIIW.
Menurut saya itu tidak adil.
Kalau mau adil jalur itu dilarang utk kendaraan pribadi, baik motor ataupun mobil.
http://kobayogas.com/2017/08/05/hati-hati-pelumas-shell-palsu-ini-dia-ciri-yang-asli/
Lah.. Selalu gitu, komen gw ilang.. Intinya gw bingung, meski jarang lewat sana tapi kalau nanti lagi butuh ya piye jaaall..
Kalau mau kaya verboden, semua ga boleh.. Fair and square
Nahhh emang lu ga ada spg yg mesti dijemput di daerah situ?
Jemuran doang, komen kagak, bagi dollar juga kagak.
Setau saya motor sampai saat ini hanya dilarang lewat jalan sepanjang bundaran HI – Istana Merdeka (apa itu nama jalannya saya lupa).
Dan peraturan itu berlaku hingga saat ini.
Mengenai jam pemberlakuan dulu diawal-awal dicanangkan memang 24 jam full om.
Tapi setelah diprotes sana-sini dan dikaji ulang motor boleh lewat situ di jam 23-06 (cmiiw).
Buktinya semalam jam 23.30 malam tadi saya riding lewat jalan itu tujuan nasgor kebon sirih deket monas aman jaya hehe…
Mas aturan itu perlu tertulis dan jelas. Kita ga bisa berdasarkan coba2.
Kalau yg disebut pertama itu memang sudah sejak 2014 di jalan MH Thamrin. Yang akan diterapkan ini adalah perluasan dari ruas ifu hingga bundaran senayan.
Nambahin aja.
Jarak jalan dimana motor dilarang lewat dijam tertentu saat ini di Jakarta hanya sekitar (mungkin) 3-maksimal 4 kiloan.
Saya sering lewat situ saat peraturan berlaku (pakai motor). Walaupun jadinya muter-muter tapi waktu tempuh tetap lebih efisien daripada saya bermobil. Belum lagi pas kena ganjil-genap. Nggak bikin lancar juga.
Alhasil untuk harian saya lebih memilih bermotor.
So far sampai detik ini untuk beraktifitas didaerah itu masih tetap menang banyak motor om daripada mobil hehehehe..
*Just my two cents..
‘Mas aturan itu perlu tertulis dan jelas. Kita ga bisa berdasarkan coba2’
Lho memang jelas kok om peraturannya. Motor boleh lewat situ jam 23-06. Maksud saya tulis ‘cmiiw’ itu, karena saya lupa jamnya. Jika salah boleh dikoreksi. Tapi rules yang saya maksud memang benar dan jelas.
lebih adil lagi kalau yang diperbolehkan itu kendaraan dengan trayek jalan yang jelas
walaupun angkutan/kendaraan umum kadang masih menimbulkan macet (taksi/gojek)
Saya kemaren nonton di acara tv lokal om untuk masalah ini,, yg saya tangkep dari kebijakan itu katanya pengen bikin jakarta jado kota masa depan (kaya di kartun doraemon gitu kali yak) soalnya kota” (entah kota yg mana) di negara maju sepeda motor gk boleh masuk kota,, dan katanya pembatasan sepeda motor buat bikin jakata jadi “smart city” (yg naik motor mungkin dianggap bodoh kali ya),,
Kita mau dipaksa naik angkutan umum masal yg kada keberadaannya terlalu dipaksakan (kadang kurang layak),, pemerintah cuma mau uangnya (pajak motor) tapi gk mau fasilitasin sarana sama prasarana,,
Pemda, apa yg kamu lakuin itu jahat..
Nah betul kata om leo kalau mw adil mtr sm mobil dilarangny samaan. Ini mw mw enak yg naik.mobil biar lenggang kangkung. Cmiiw
Eta terangkalah…
– Di luar negeri kendaraan roda dua (motor) malah dianggap solusi untuk mengatasi macet. Selain, lebih cost effective dan time-saving. Perjalanan 2 jam dengan mobil bisa ditempuh hanya setengah jam dengan motor saat macet, dengan motor 2-3 pekerjaan bisa selesai saat pakai mobil hanya bisa selesai 1 pekerjaan/janji.
– Pengendara motor lebih banyak melanggar daripada mobil? Oh.. yang benar saja! Saya lebih sering hampir ditabrak/diserempet mobil daripada motor pas di jalan.
Masalahnya bukan di kendaraannya tapi orang yang mengendarainya di balik kemudi, termasuk aparat penegak hukumnya harus konsisten dan disiplin menerapkan aturan.
Tapi memang lebih mudah sih ‘melarang’ daripada muter otak mencari solusi.. Dan sepertinya ini menjadi ‘pilihan favorit’ di negeri kita.
“Bakat melanggar lalu lintas itu sudah menyebar luas karena banyak orang yang tidak bisa bawa kendaraan dengan benar DAN tidak tahu aturan lalu lintas TAPI mereka bisa berada di jalan raya.”
Nah ane setuju nih Om Leo, akar permasalahannya ada disana. Andai sedari awal yang berwenang sudah tegas, maka bakat melanggar lalu lintas akan bisa diminimalisir. Tapi sayangnya banyak praktek yang sulit bisa jadi mudah sering terjadi. Hasilnya? Wah kalo ane ketik, bisa bikin ane kena darah tinggi. Jadi ya harus kudu tegas di awal biar ngga kewalahan di akhirnya.
Membingungiitation
http://bikermendowan.id/2017/08/06/new-honda-tiger-reborn-ngimpi/
Hmm.. sepertinya Pemda udah kehilangan akal menghadapi rutinitas kemacetan di Jkt (yg notabene semakin parah dengan banyaknya penyempitan jalan karena mega proyek MRT, LRT, flyover dsb). Pusing ya boss? Ya itu konsekuensi bos, elu udah digaji tinggi juga.. kalo gaji tinggi outputnya cuma bisa nglarang doank mah apa gak malu? Harusnya solusinya ya mbok yang komprehensip gitu lho…
Terus klo sy dibilang “aah kamu cuma bisanya protes doank!!!”.. Lho serah gw donk… kan gw dah bayar pajak buat gaji elu.. elu yg mikir donk… klo gk mau mikir (atau gk mampu?) ya mending mundur aja sonoh…
Kalo saya kok fokus sama yg soal rencana pelebaran trotoar 10 meter ya om. Masa cuma gara2 takut dilewatin biker sampe harus ada larangan biker dilarang lewat ruas jalan situ. Bisa lah trotoarnya didesain biar sama sekali gk bisa dilewatin motor. Lagian gk selalu motor kok yg ngeganggu di trotoar. Kadang2 pedagang kaki lima, tiang listrik, pohon, atau pot bunga jg bisa ngeganggu pejalan kaki. Mohon koreksi jika saya salah. Thanks om Leo, salam kenal
Salam kenal juga bro. Itu statement langsung dr Pemda DKI
Keberpihakan 😂😂😂
Melarang motor lewat jalan tertentu itu bukan solusi cerdas untuk menghilangkan kemacetan !!!
Saya merasa ini cuma utk tahapan dki bebas motor mirip vietnam n china, klw diminta komunitas motor saya rasa semua keberatan, embel2x umum kecuali petugas (preman terselubung , aturan yg berpihak dibuat bukan utk keadilan)
menurut pendapat saya, budaya di Indonesia selalu mengutamakan langkah ekstrim karena malas memberi pengarahan dan pengawasan secara teratur. Kenapa? Karena malas. Dan kalo diprotes bahwa pengguna motor juga bayar pajak, mereka berkelit bahwa (mungkin) nilainya secara total tidak sebesar pengguna roda 4 sehingga mendapat privilege lebih, yang secara ga langsung menunjukkan bahwa yang berduit yang mendapat kenyamanan. Ngarep keadilan di Indo? Selama pejabat2 masih berkelit menggunakan alasan2 klise/politis dan bukan logika, merem aja dulu deh.. ¯\_(ツ)_/¯
Padahal pajak motor murah, bukan salah yg punya motor ya om ?
kalo murah/mahal mau dijadikan patokan, pemakai mobil mewah boleh protes donk Om ke mobil murah karena bayar pajak lebih mahal. Balik lagi ke pernyataan saya sebelomnya, yang beduit, yang punya kuasa karena bayar lebih banyak. 🙂
Ya betul om, aneh aja kalo karena pajak mobil lebih mahal, motor di anak tirikan
Jelas bukan untuk mengurangi macet. Jelas bukan untuk menambah mobil. buktinya mobil murah banget 600cc macam di India nggak ada di Indonesia. Makin berkurangnya motor jelas akan menambah macet. contohnya di Cina:
https://kupasmotor.wordpress.com/2017/07/05/di-indonesia-motor-dilarang-masuk-jakarta-di-vietnam-juga-bakal-ada-larangan-motor-masuk-hanoi-meniru-kebijakan-yang-di-cina-padahal-di-sana-tetap-macet-parah-walau-nggak-ada-motor/
Di eropa pun disarankan lebih banyak orang pakai motor untuk mengurangi macet
https://kupasmotor.wordpress.com/2017/06/23/menurut-penelitian-di-belgia-kemacetan-bakal-hilang-bila-sebagian-orang-beralih-dari-naik-mobil-jadi-naik-motor/
Kalau menurut saya ERP sudah cocok ya. Di Negara maju yg padat ERP sudah diterapkan. ERP juga bisa diterapkan di tol, parking lot, dll. Besaran tarif harus dibedakan antara motor – mobil, jam sibuk-jam lengang.
Semua motor dan mobil harusnya bisa dilengkapi alat ERP (in vehicle unit, IU). Dibuat waterproof khususnya untuk motor. Cuma implementasi dilapangan perlu dipelajari lagi, bagaimana menerapkan tilang/ denda bagi kendaraan tanpa IU atau yg saldo IU nya habis.
Karena untuk dapet SIM diusahakan agar mau nembak. Saber pungli sudah gak jalan lagi. Ikut test SIM, halah! Soal yang diberikan tidak sesuai dengan SIM yang dicari. Negara ini sudah kadung begini mentalnya. Organisasi lah yang menjadi suatu fundamental penting dalam bermasyarakat. Tapi? miris
Apakah dengan diskusi dan bahas soal ini disini akan menyelesaikan masalah? Kalau tidak mari buat tindakan lakukan class action, tapi sebelumnya kumpulkan data-data yang cukup kalau perlu buat survei tandingan dari data-data yang diajukan pemerintah sebagai pendukung kebijakan ini. Saya sih lebih setuju dari Thamrin – Sudirman diganti trotoar semua sisakan sedikit lajur tengah untuk TJ mobil dan motor tidak boleh lewat, kurir silakan pakai sepeda.
Yg gowes semi electric ato electric scooter aato apalah yg 2 roda tp electric itu apa termasuk yg akan dilarang dng calon aturan ini?
Pemerintah cuma bisa melarang tanpa bisa menginfokan dgn jelas kepada masyarakat penyebab pelarangan..
Dan sedih nya lagi masyarakat yg paham akan soal ini diam,se akan2 membenarkan keputusan pemerintah..
lagi2 pemerintah ambil jalan pintas dengan larangan. padahal penyebabnya belum tentu motor. bisa juga dari persebaran penduduk yg tidak merata, misal skrg lulusan2 univ negri itu setelah lulus pada cari kerja dimana? ane yakin 85% jawab jakarta. itu baru 1 poin, belum hal2 lain spt pembangunan yg lagi gencar2nya, kelayakan angkutan umum dll. kalo ambil keputusan tinggal larang doang mah nenek2 vape salto sambil bikin O juga bisa! gak perlu pejabat!
Saya kurang setuju sih sama wacana (atau rencana?) ini. selama pemerintah belum bisa merapihkan transportasi umum saya rasa larangan-larangan kaya gini dasarnya kurang kuat. Malah cuma bikin polemik.
Kalau pemerintah udah bisa bikin transportasi umum bebas macet yang waktu kedatangan dan keberangkatannya pasti atau sesuai jadwal terserah dah mau dilarang-larang juga gapapa.
Sekarang naik TJ aja masih kejebak macet udah berani larang-larang.
Kenapa ga dicoba pelarangan penggunaan mobil juga,nanti bisa dilihat mana yang lebih efektif, pelarangan sepada motor atau pelarangan mobil..
Yg bikin peraturan mungkin aja naik mobil semuanya, Om… Kan gak logis jg kalo mereka bikin pelarangan untuk dirinya sendiri.
haduh makin bingung saya kalau mau ke daerah sana.
Kok jadi begini.. agak susah jg
Selain pembenahan transportasi massal, penerapan erp dan ganjil-genap..
gw lebih setuju kendaraan bermotor DKI yg umurnya >5 tahun yg ga boleh masuk jl protokol di hari kerja.. & kalo dari daerah penyangga untuk kendaraan bermotor yg usianya >5 tahun ga boleh masuk jakarta di hari kerja (mungkin)..
Cara bedain nantinya skg mungkin agak susah-susah-gampang kayak ganjil genap. Dan kenapa plat nomor dki-bekasi-depok-tangerang sama ya?
Kalo sama maksudnya huruf depan “B” ya sama, tapi rangkaian 2/3 huruf paling belakang itu dibedakan menurut area gan. contoh depok itu blkngnya E**, U* atau Z**. kalau bekasi itu K**
cmiiw ya
mobil ganjil genap* secara tidak langsung pengendara harus memiliki 2 mobil (realita bahkan bisa lebih)
pelarangan melintas spd.motor s/d jam 23.. saya merasa keberatan… (apaliagi jika orang tsb hanya memiliki motor sj dan kerja dibidang jasa/lkapangan*memang masih bisa naik angkutan umum(hitunga ekonomi lebih mahal).. tp secara perhitungan ekonomi naik motor hanya perlu Rp.20.000 pertamax dari bogor ke jkt(keliling)
mungkin jika pekerja dengan pendapatan rata2 bahkan diatas rata2 20.000 tidak ada artinya
untuk mengurangi kemacetan knp bukan mobil yg di larang melintas?
Waduuh… ndak bener ini.. ndak bener…
Waduuh…ini bener bener ndak bener ini.. ndak bener… 74% ?? Bukannya 1% 😉
Jujur aja, ini pasti karena mereka gak berani ngelarang yg punya mobil, udah beli mahal2 malah di larang, bisa kacau nasional dah wkwkwkwk
Tapi kalo ngelarang motor? Well mereka pasti bakal protes tapi reaksinya gak bakal seekstrim yg mobil, bisa cari jalan alternatif dipikirnya
Coba bayangin aja CFD tapi isinya bukan orang joging atau sepeda, tapi motor doang, mungkin bakal berantakan tapi debit kendaraan lebih banyak dari mobil
Hmmm … numpang lewat aja bro …
Tanpa landasan dan pertimbangan yang mengintimidasi para biker. Hmmm. Udah sering kan om. Dapat dimaklumi (karena terpasa). Apalagi kalau bahas pajak 74% itu. Karena pajak mobil masih berkali-kali lipat dari motor walaupun persentasenya kecil. Tapi tetep aja om, para pemotor itu masih engga dianggap di negara kita 😦
Haruskah malu menggunakan LCGC?
http://www.topgir.com/2017/08/pro-kontra-permasalahan-mobil-lcgc.html
Nomor 1, ERP
Setuju, ini alasan yang tidak masuk akal. Untuk apa juga persiapan ERP? ERPnya pun project yang bisa dibilang mangkrak, kapan akan keluar tidak ada waktu yang pasti.
Di Singapore pun motor bisa masuk lewat ERP, begitu melewati gate saldo di kartu akan langsung dipotong.
Nomor 2, Motor naik trotoir
Saya setiap hari kekantor dengan berjalan kaki dari mal fx mengarah ke menara Mandiri. Pada jam-jam yang sibuk, jika tidak ada polisi bisa dipastikan motor akan naik. Pejalan kaki yang di atas trotoir sering di klakson oleh para pemotor yang merasa mereka yang benar. Saya pun pernah ditabrak oleh gojek. Naturenya pemotor saya lihat memang begitu, saat terjebak macet, bahkan sedikit saja macet, trotoir pun langsung di makan.
Trotoir memang bisa di buat secara khusus untuk menghalangi para pemotor yang naik, contoh, diberikan pagar setinggi 50 cm. Itupun motor bisa-bisa saja masuk dari jalur yang tidak tertutup pagar.
Sekarang ini seringkali hampir seluruh jalan Sudirman harus di taruh polisi per 20 meter, sangat memboroskan resource. Itupun yang terjadi motor tidak naik trotoir, tapi akibatnya gojeg mangkal di badan jalan, sambil membuka aplikasi, menunggu orderan, berbaris-baris, kadang sampai berlapis 2.
Saya rasa tidak ada solusi ampuh, yang minim resource untuk menghalangi para pemotor naik trotoir. Ya ini karena para pemotor pada bandel juga, di ingatkan malah kemudian ngotot kan.
3, Kemacetan
Kemacetan bermobil dan waktu tempuh berkendara sepanjang Sudirman – Thamrin saya rasa tidak akan berubah banyak pada uji coba. Jalanan akan lengang, lebih rapih, tidak ada lagi gojeg yang bisa mangkal di jalan, tidak ada lagi lagi berkendara tiba-tiba dipotong motor, atau tidak ada lagi emak-emak yang perilakunya susah ditebak, jalanan akan lebih nyaman tanpa motor. Menyetir mobil tentu akan lebih nyaman dan tenang.
Tapi kalau waktu tempuh berkendara rasanya tidak akan berpengaruh banyak.
=========================================
Ini kebijakan yang sangat tidak populer sebetulnya, dikeluarkan saat Jakarta sedang berada dalam kekosongan kepimpinan. Gubernur sementara sih ada, tapi sebentar lagi juga akan diganti. Timing untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak populer ini memang sangat tepat. Nanti kalau ada gubernur baru bisa menyalahkan ke Gubernur sebelumnya, sementara yang mendapat hasil kota yang bersih tentunya Gubernur yang baru.
Komunitas ijag-ijig atau komunitas LGBT kali, Om…hahahaha….gak apa gak nyambung yg penting ada perwakilan komunitas walaupun gak jelas juntrungannya.
ada bau diskriminasi ya dr kbijakan ini.
klo mau fair. ya cb shari mobil dilarang. shari lagi giliran motor yg dilarang. nanti ktahuan siapa yg bikin lbh bikin macet di jakarta ini
solusi jangka pendek aja terus. Angkutan publik juga belum memadai terlihat dari penumpang busway yg membludak tiap jam sibuk, KRL yg sama membludaknya penumpang pas jam sibuk, MRT yg belum selesai konstruksinya.
Pada akhirnya pengguna sepeda motor yg notabene mampu utk membeli mobil tapi ogah naik mobil awalnya, akan membeli mobil yg alhasil jalanan makin penuh dengan mobil yg akhirnya menambah macet. Pada saat macet, org yg punya satu mobil akan membeli mobil lagi untuk kepentingan semisal satu mobil untuk ortu pergi ke kantor dan satu mobil lagi untuk anak pergi sekolah krn tidak memungkinkan apabila satu mobil untuk 2 rute yg berbeda krn macet yg semakin parah. Belum lagi peraturan ganjil genap, yg mana yakin org akan punya minimal 2 mobil untuk mengakali itu.
Bukan begitu ya om akhirnya?
Intinya, peraturan apapun selama itu menganggu kenyamanan hobi kita, ya pasti kita lawan. terlepas peraturan itu bagus untuk diberlakukan atau tidak.
Mungkin bisa dibuat perbandingan dengan dibuatnya ruas jalan tertentu dengan larangan mobil melintas sepanjang jalan tersebut, mana yang lebih semrawut dan macet, apakah jalan khusus mobil atau motor. walaupun jalan tanpa ada motor tetap aja macet (read: jalan Tol)
jika keberatan silahkan salurkan aspirasi ke pihak terkait @bptj151 @BudiKaryaS