Penggolongan SIM Baru Kok Melalui Aturan tentang Tarif Penerimaan Negara? Melampaui Kewenangan

 

Tahun lalu saat beredar surat keputusan Kakorlantas (Nomor ST/2652/XII/2015) tentang penggolongan SIM C baru, saya sudah menulis artikel bahwa keputusan itu melampaui kewenangan Korlantas karena itu harusnya diatur UU. Tidak lama kemudian keputusan itu ditarik. Namun kini muncul lagi penerapan jenis dan tariff penerimaan negara untuk tiga tipe sim C. Lhoo… dasar hukum dan logikanya bagaimana.

tarif-baru-buat-SIM-tahun-2017-di-Indonesia.jpeg

tabel: http://setia1heri.com

https://7leopold7.com/2016/01/11/mencermati-penggolongan-sim-c-baru-manfaat-dan-persoalan-dasar-hukum/

Saya termasuk pendukung penerapan SIM berjenjang untuk memastikan keselamatan di jalan raya. Tapi saya tidak mendukung proses penerapan yang tidak mengikuti tertib pembentukan hukum di Indonesia.

Penggolongan SIM jelas diatur di dalam UU Lalu Lintas No 22/2009 pasal 80 mengenai “Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi”.

Pasal ini mengatur 5 golongan SIM:

  • A (kapasitas >= 3.5 ton),
  • B I (kapasitas  >= 3.5 ton),
  • B II (kendaraan berat, penarik dll),
  • C (kendaraan roda dua),
  • D (kendaraan khusus penyandang cacat).

Ingat ya, sudah diatur di dalam UU.

Hendak merubah penggolongan SIM ya rubahlah dengan merevisi UUnya. Yang terjadi kok justru dengan mengeluarkan PP tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara. Lhoooo….

Saat PP mengatakan tariff untuk SIM C1 itu sejumlah xxxxx rupiah, itu dasar rujukannya tentang keberadaan SIM C1 pasal mana dalam UU?

PP ini kan merupakan peraturan pelaksana yang bersifat administratif agar perintah UU (yang bersifar norma) bisa dilaksanakan. Hirarkinya memang PP di bawah UU.

Pertanyaannya, perintah UU ttg penggolongan SIM C mana yang dijadikan dasar untuk kemudian menentukan besarnya tariff?

Publik mungkin lebih terserap perhatiannya dengan teknis penggolongan SIM C baru. Dan tidak memperhatikan bahwa PP yang mengatur tentang tariff penerimaan Negara tidak bisa dijadikan dasar hukum penggolongan karena bukan setingkat UU.

Ini menurut saya bentuk penyelundupan pengaturan hukum yang melampaui kewenangan teknis PP nya.

Solusinya mas?

  1. Saya tetap setuju penggolongan SIM C. 1000% setuju kalau prosesnya bersih, transparan, tidak dipersulit dengan test yang masuk di akal.
  2. Pemerintah perlu mengintrodusir penggolongan SIM baru itu dengan tetap tertib hukum. Rubah pasal 80 UU Lalu Lintas. Jangan biasakan mengeluarkan kebijakan hukum tidak pada tingkatan aturannya. Memberlakukan penggolongan SIM baru jangan pada produk hukum yang mengatur tentang tarif.

 

Iklan

31 thoughts on “Penggolongan SIM Baru Kok Melalui Aturan tentang Tarif Penerimaan Negara? Melampaui Kewenangan

  1. Lha kalo penjenjangan berdasar kubikasi itu gmn om? max 250cc =SIM C, up 250cc-500cc= SIM C1, 500cc up= SIM C2. Terus ada motor 250cc ee… ternyata realnya kubikasi kurang dikit, 248-249,.. terus hukumnya gmn tuh Om? Ikut low end atau midle?

    • setuju, ane juga bingung, ane pake 250cc, tapi rencana upgrade ke c1 soalnya males debat sama polkis

  2. mau tanya om, PP dan UU setelah di terbitkan itu langsung mulai terapkan atau ada sosialisasi nya dan biasanya berapa lama ?
    kalau langsung diterapkan bisa pada kena tilang yang pake motor di atas 250CC ke atas yak

  3. bagi yang pernah bikin SIM C di Tulungagung tanpa nyogok, bakalan tahu khayalnya ujian praktiknya, dan dipastikan gagal .. #maafootdikit

  4. Ane belum punya versi full PP nya. Cuma kalo dilihat sepintas di UU nya, ini mungkin karena ada/termasuk pasal karet di UU nya.
    Pertama, di UU no. 22/2009, pasal 80 huruf d, cuma disebutkan SIM C untuk mengemudikan kendaraan sepeda motor. Tidak disebutkan detail mengenai pembatasan sepeda motor.
    Kedua, ini yang krusial, pasal 88 menyebutkan ketentuan lebih lanjut bla bla bla diatur dengan peraturan kapolri. Bah! Bukan PP lho, tapi dibawahnya.
    Ketiga, masalah biaya, yang ane dapet masih diatur PP no.50/2010. Jadi kalo misal PP no.50/2010 diganti oleh PP no.60/2016, menurut ane sih sah.

    Jadi pendapat sementara ane, penerbitan PP belum menyalahi UU. Nanti ane baca lagi antara UU sama PP nya kalo dah dapet.
    Tapi ane sepakat pemerintah perlu menetapkan dulu pembagian golongan sepeda motor. Masalahnya, ane masih kurang sreg kalo cuma berdasar cc, karena ada motor cc kecil tenaga besar, dan ada motor cc besar tenaga kecil. Sedangkan alasan utama penjenjangan SIM kan soal kemampuan rider.

    • Penerbitan PP ttg tarif memang tidak menyalahi UU. Masalahnya PP menentukan tarif untuk golongan SIM yang keberadaannya belum pernah diatur dimanapun.

    • Bukan problem, justru malah legit kan? PP membuat aturan yg belum diatur oleh peraturan yang lebih tinggi. CMIIW, lex speciali derogat legi lex generali.

    • perlu lebih dalam belajarnya om. Pembentukan hukum tidak hanya menggunakan satu azas. Hal yang bersifat norma tidak bisa diatur dalam hal yang bersifat administratif. Kalau engga, bisa2 setiap dirjen membuat aturan yang bukan kewenangannya.

  5. Ping balik: Penggolongan SIM Baru Kok Melalui Aturan tentang Tarif Penerimaan Negara? Melampaui Kewenangan | kadalstanding

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s